Dpnews Indonesia || Cianjur – Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur berencana memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta pihak terkait untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran yang tengah menjadi sorotan publik.
Pemanggilan tersebut bertujuan memastikan penanganan perkara berjalan sesuai aturan, prosedur, dan mekanisme hukum kepegawaian yang berlaku.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Moch Isnaeni, menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh penjelasan menyeluruh dari semua pihak.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan organisasi, penanganannya harus dilakukan secara prosedural dan berjenjang. Termasuk jika terdapat kemungkinan pemberian sanksi hingga pemberhentian pegawai, keputusan harus didasarkan pada verifikasi dan kajian sesuai ketentuan.
“Kami akan memanggil semua pihak agar persoalan ini jelas secara keseluruhan. Kita ingin memastikan apakah penanganannya sudah sesuai dengan aturan atau belum,” tegas Isnaeni.
Ia mengatakan, jadwal pemanggilan akan disesuaikan dengan agenda kedewanan. Komisi I berharap klarifikasi dapat dilaksanakan pekan ini agar persoalan tersebut segera memperoleh kejelasan.
Melalui langkah tersebut, DPRD ingin memastikan proses penanganan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Klarifikasi dari BKPSDM dan pihak terkait diharapkan dapat mengungkap duduk perkara secara utuh sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
