Scroll untuk baca artikel
BeritaNasional

Pengadaan Motor Listrik untuk Program MBG Tuai Polemik Kejanggalan

159
×

Pengadaan Motor Listrik untuk Program MBG Tuai Polemik Kejanggalan

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Jakarta – Rencana pengadaan ribuan unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik dan DPR. Polemik ini mencuat setelah video viral memperlihatkan ratusan motor listrik bermerek Emmo dengan logo BGN di gudang, yang sempat disebut berjumlah hingga 70 ribu unit.

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah angka tersebut. Menurutnya, pengadaan berasal dari anggaran tahun 2025 dengan rencana awal sekitar 25 ribu unit. Realisasi hingga kini mencapai 21.801 unit dari target yang dipesan, dan motor-motor tersebut belum didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Baca juga :  Ribuan SPPG Ditutup Sementara oleh BGN, Ini Penyebabnya

BGN menyatakan motor listrik ini dibutuhkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi ke daerah-daerah terpencil dengan akses sulit. Dadan juga mengklaim harga pembelian per unit berada di bawah harga pasar, yakni sekitar Rp42 juta, dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp52 juta. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme kontrak, dengan realisasi 85 persen dari jumlah yang dikontrakkan.

Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses ini. Antara lain, pengadaan disebut sempat ditolak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025, tetapi tetap dilanjutkan. Selain itu, merek Emmo yang relatif baru di Indonesia serta kabar bahwa dealer resminya belum sepenuhnya selesai dibangun menjadi sorotan. DPR berencana memanggil BGN untuk klarifikasi lebih lanjut.

Baca juga :  BGN Gelontorkan Rp 113,9 Miliar untuk Jasa Event Organizer, Picu Sorotan Publik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya miskomunikasi internal terkait proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa untuk tahun 2026 tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian motor listrik serupa. “Tahun lalu itu anggaran 2025, tahun ini enggak ada,” ujar Purbaya.

Hingga berita ini diturunkan, BGN menyatakan motor yang telah tiba masih disimpan dan akan dicatat resmi sebagai BMN sebelum digunakan. Polemik ini menambah daftar isu di balik implementasi Program MBG yang sebelumnya juga menuai kritik terkait aspek lain seperti menu dan distribusi. Publik diharapkan menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait untuk menghindari misinformasi.

Baca juga :  Wakil Kepala BGN Siap Bersihkan Praktik Ilegal Jual Beli Titik SPPG
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!