Dpnews Indonesia || Jakarta – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya melalui satu pintu mulai memicu kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku industri sawit. Aturan ini merupakan bagian dari kebijakan ekspor sumber daya alam strategis yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.
Mulai 1 Juni 2026, ekspor CPO, RBDPO, dan beberapa produk sawit lainnya wajib dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi, mencegah under-invoicing, dan menahan devisa di dalam negeri.
Menurut laporan di lapangan, sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) mulai berhati-hati dalam membeli tandan buah segar (TBS) dari petani. Hal ini disebabkan ketidakpastian mekanisme ekspor baru yang masih menunggu detail regulasi turunan dari Kementerian Perdagangan. Akibatnya, harga TBS di tingkat petani dilaporkan mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.
Ketua organisasi petani sawit menyampaikan kekhawatiran bahwa sentralisasi ekspor berpotensi menciptakan monopsoni, di mana daya tawar petani melemah dan harga TBS rentan ditekan. Sementara itu, pengusaha sawit mengkhawatirkan gangguan rantai pasok dan potensi kehilangan pembeli internasional akibat perubahan prosedur yang mendadak.
Pemerintah menyatakan kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan periode transisi hingga akhir 2026. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut mengenai dampak terhadap harga domestik dan mekanisme pembayaran bagi pelaku usaha.
Pelaku industri berharap pemerintah segera memberikan sosialisasi yang jelas dan mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ini tidak justru merugikan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi sawit nasional.
