Dpnews Indonesia || Kendari – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan PT Hillcon Jaya Sakti di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memicu polemik berkepanjangan. Ratusan mantan karyawan menuntut pembayaran hak-hak mereka yang belum terealisasi, sementara DPRD Provinsi Sultra akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan.
Menurut informasi yang beredar, perusahaan tambang nikel tersebut mengeluarkan surat keputusan PHK pada 9 Maret 2026. Namun, hingga kini banyak pekerja mengeluhkan belum menerima pesangon, sisa Tunjangan Hari Raya (THR), serta tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Komisi IV DPRD Sultra telah menggelar RDP pertama pada 7 Mei 2026 untuk menampung aspirasi para eks karyawan. Namun, pihak manajemen PT Hillcon Jaya Sakti tidak menghadiri undangan resmi tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, menyayangkan ketidakhadiran perusahaan dalam forum tersebut.
“Perusahaan seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan. Kami akan melanjutkan RDP ini agar permasalahan bisa diselesaikan secara transparan dan adil,” ujar Saenuddin dalam pernyataannya.
Para eks karyawan juga melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sultra, mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi operasional perusahaan yang dinilai lalai memenuhi kewajiban normatif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hillcon Jaya Sakti belum memberikan respons resmi atas polemik yang sedang berlangsung. DPRD Sultra menyatakan akan memanggil kembali pihak perusahaan pada RDP lanjutan dalam waktu dekat untuk memastikan penyelesaian hak pekerja sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
