Dpnews Indonesia || Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026). Sidang ini dilakukan sebagai evaluasi menyeluruh kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa jabatan yang dimulai sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa sidang paripurna pertengahan tahun ini menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus. Ia mengakui waktu berjalan cepat dan pemerintahan telah bekerja keras di tengah berbagai tantangan global serta masalah domestik yang kompleks.
Berikut ringkasan tujuh arahan dan evaluasi utama yang disampaikan Presiden Prabowo:
Penyelesaian Lebih dari 108 Persoalan
Prabowo menyebut pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 108 masalah krusial dalam kurun waktu sekitar 18 bulan. Ia menekankan sikap rendah hati, namun juga penting untuk mengakui prestasi demi menghargai diri sendiri sebagai bangsa.
Tak Gentar Hadapi Tantangan
Dengan mandat dari rakyat, seluruh jajaran diminta tidak takut menghadapi kesulitan, termasuk isu gaji guru, lapangan kerja, kemiskinan ekstrem, serta kebocoran kekayaan negara melalui praktik under-invoicing, penyelundupan, dan distorsi ekonomi yang mencapai ribuan triliun rupiah per tahun.
Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Prabowo menyatakan heran atas kritik terhadap program MBG, yang dianggapnya sebagai upaya dasar peradaban untuk menyediakan pangan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Ia menegaskan pangan sebagai ukuran utama keberhasilan suatu bangsa.
Pengendalian Harga Pangan dan Pupuk
Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, ketersediaan pupuk terjangkau bagi petani, serta integrasi program MBG dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Keyakinan Ketahanan Indonesia
Di tengah gejolak dunia, Prabowo meyakini Indonesia semakin kuat, dengan kemajuan swasembada pangan dan kesiapan energi yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Ia menolak prediksi kolaps yang beredar.
Pemberantasan Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Penyelewengan dan korupsi akan ditindak tegas tanpa pandang bulu, diibaratkan sebagai pengobatan penyakit kanker pada tubuh ekonomi nasional agar tidak merusak fondasi bangsa.
Percepatan Reformasi Birokrasi dan Single National Identity Card
Prabowo mendorong penyederhanaan regulasi yang berbelit serta percepatan digitalisasi melalui GovTech dan implementasi Single National Identity Card untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Prabowo menegaskan evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk koreksi diri dan memperkuat arah pembangunan yang dinilainya sudah berada di jalur benar, meski masih memerlukan peningkatan efisiensi. Sidang kabinet ini diharapkan menjadi momentum mempercepat program prioritas menuju dua tahun pemerintahan.
