Scroll untuk baca artikel
BeritaHukum dan Kriminal

Yusril: Putusan MA Final, Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lain untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

78
×

Yusril: Putusan MA Final, Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lain untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA-nya di pengadilan. Hal itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut sudah bersifat final dan mengikat. Putusan MK tidak menyediakan mekanisme upaya hukum lanjutan. Sementara putusan MA juga final karena tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).

Baca juga :  Roy Suryo Tuntut Ganti Rugi Rp 206 Juta di Praperadilan Ketiga, Rinci Materiil dan Immateriil

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril.

Ia menjelaskan, Gibran tidak dapat mengajukan banding atau PK karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA. Tergugat dalam perkara tersebut adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (sekarang di bawah Kemendikdasmen) yang menerbitkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah.

Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan advokat HM Subhan. MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran yang dikeluarkan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dan memusnahkannya. Putusan itu berlaku secara surut (ex tunc) sejak surat diterbitkan.

Yusril menambahkan, upaya membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN dengan materi yang sama dinilai tidak berguna karena perkara sudah diputus di tingkat tertinggi. Ia menekankan, persoalan ini merupakan masalah hukum yang harus diselesaikan di forum peradilan, bukan di luar pengadilan.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto sambil meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Baca juga :  Sertijab Sekda Purwakarta: Bupati Ucapkan Terima Kasih Dan Sambut Era Baru
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!