Dpnews Indonesia || Cianjur – Sebanyak 800 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur mengikuti Jambore BPD yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Cianjur di Bumi Perkemahan Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, pada 27-28 Juni 2026.
Wakil ketua DPP abpednas Irfan Aghasar S.H.,M.H., mengatakan
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.
Irfan Aghasar mengapresiasi BPD kabupaten Cianjur yang begitu antusias sehingga semua desa mengikuti jambore ini, kami memberikan beberapa doorprice untuk setiap desa yang mengirimkan BPD nya lebih banyak pungkasnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Latif Ridwan, yang hadir sebagai narasumber mengatakan, kegiatan jambore menjadi wadah bagi anggota BPD untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan pemahaman mengenai tugas serta fungsi kelembagaan.
“Hari ini saya hadir sebagai narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas BPD se-Kabupaten Cianjur. Materi yang diberikan berkaitan dengan sinergitas fungsi BPD di desa masing-masing,” kata Latif, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, kegiatan seperti jambore perlu dilakukan secara berkelanjutan karena mampu memperkuat koordinasi dan hubungan antara BPD dengan kepala desa maupun perangkat desa.
“Jambore ini sangat baik dan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Semakin banyak ilmu dan pengalaman yang dimiliki anggota BPD, maka sinergi dengan pemerintah desa akan semakin baik dan kondusif,” ujarnya.
Selain penguatan kapasitas, Latif juga menyoroti peran strategis BPD menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Cianjur.
Diketahui, sebanyak 46 desa di Kabupaten Cianjur akan melaksanakan Pilkades pada 2026. Menurut Latif, BPD memiliki tugas penting dalam membentuk panitia serta mengawal pelaksanaan Pilkades agar berjalan demokratis.
“Ini merupakan momentum pesta demokrasi di tingkat desa. BPD harus aktif, jangan pasif. BPD harus bersinergi dengan Forkopimcam dan pemerintah desa dalam mengawal proses Pilkades,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPMD Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan Pilkades di Cianjur tahun ini akan menggunakan sistem data pemilih digital.
“Teknis pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Bupati. Namun, sesuai arahan dari Pemprov Jabar, mekanisme pemilihan di Cianjur akan menggunakan data pemilih digital,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Susi Susilawati, mengatakan kegiatan jambore sangat penting untuk memperkuat kelembagaan BPD sebagai representasi masyarakat di tingkat desa.
“Jambore ini lebih kepada penguatan kelembagaan agar BPD semakin memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi rakyat di desa,” kata Susi.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antaranggota BPD se-Kabupaten Cianjur sekaligus meningkatkan pemahaman dalam menyusun regulasi di tingkat desa.
“Harapannya, hubungan antara BPD dan kepala desa semakin harmonis dan sinergis. Dengan hubungan yang baik, pembangunan di desa pun akan semakin optimal,” pungkasnya.
