Dpnews Indonesia || Cianjur – Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk warga di Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, menyisakan polemik.
Pasalnya, terjadi penurunan drastis jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah desa.
Kepala Desa Cibadak, Elan Hermawan, mengungkapkan bahwa data penerima bansos beras awalnya 1.222 Kepala Keluarga (KK). Namun, dalam penyaluran terbaru, jumlahnya tiba-tiba menyusut menjadi hanya 710 KK turun hampir 40 persen.
“Yang menjadi pertanyaan besar, data tersebut berasal dari mana? Banyak warga kami yang benar-benar membutuhkan dan sebelumnya menerima bantuan, sekarang malah tidak lagi,” tegas Elan, Senin (28/7/2025).
Elan mengatakan, ada salah satu warganya yang bernama Omih (74) di Kampung Peundeuyraweuy RT3/RW6 kini tak lagi mendapatkan bantuan beras. Padahal benar-benar membutuhkan.
“Saya juga bingung, seperti Mak Omih lansia di Kampung Pendeuyraweuy kini tak lagi terdata sebagai penerima bantuan. Padahal benar-benar membutuhkan,” katanya.
Tak hanya itu lanjut Elan, lansia lainnya Oliah (84) asal Kampung Cipicung RT1/RW6 kondisinya sakit stroke, juga tidak lagi mendapatkan bantuan beras.
Elan mengaku kecewa karena perubahan data penerima ini dilakukan tanpa koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Pemerintah Desa Cibadak. Hal ini seolah-olah menggambarkan bahwa desa yang mengusulkan pengurangan jumlah penerima bantuan.
“Ini yang membuat warga kecewa, dan kami sebagai pemerintah desa jadi sasaran keluhan. Padahal kami tidak tahu-menahu soal perubahan data ini,” tambahnya.
Tak hanya itu, Elan juga menerima laporan dari sejumlah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengaku tidak pernah menerima saldo bantuan, meskipun masih tercatat sebagai penerima.
“Saya juga baru tahu dari laporan warga bahwa mereka masih terdaftar sebagai penerima PKH, tapi saat dicek saldonya selalu kosong. Ini harus segera dievaluasi,” ujarnya.
Elan berharap agar pemerintah pusat maupun instansi terkait segera meninjau ulang data penerima bansos, agar hak-hak warga yang layak menerima bantuan tidak dihilangkan.
“Kami minta agar mereka yang memang membutuhkan kembali mendapatkan haknya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya menyentuh masyarakat kecil justru tersendat karena kesalahan data,” pungkasnya.
