Dpnews Indonesia || Cianjur – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa kebijakan pembatasan masa jabatan kepala sekolah (periodisasi) murni penerapan regulasi pemerintah pusat, bukan kebijakan daerah.
Kepala Disdikpora, Ruhli Solehudin, menegaskan pihaknya hanya menjalankan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2025 yang menetapkan masa jabatan kepala sekolah maksimal 8 tahun atau 2 periode.
“Kami tidak ada tendensi apapun. Ini sama halnya seperti ASN yang harus pensiun di usia 60, itu adalah regulasi,” ujar Ruhli, Senin (17/11/2025).
Kebijakan ini menyebabkan sekitar 200 lebih posisi kepala sekolah (TK-SD-SMP) kosong. Untuk mengisinya, Disdikpora telah menyiapkan 250 calon yang lulus Bimbingan Calon Kepala Sekolah (BCKS), namun pelantikannya masih menunggu persetujuan teknis dari kementerian.
Di sisi lain, para kepala sekolah yang terdampak mengajukan aspirasi. Mereka meminta Permendikbud tersebut dikaji ulang dan bagi yang telah turun jabatan, minimal dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di sekolahnya sendiri.
“Sering disalahartikan masyarakat seolah-olah dipecat karena ada masalah. Harapan kami minimal yang terdampak bisa jadi PLT,” ujar salah satu kepala sekolah terdampak periodisasi dan enggan di sebutkan namanya.
Disdikpora berkomitmen menampung aspirasi melalui musyawarah dan berharap proses pengisian jabatan dapat tuntas sebelum 31 Desember.
