Dpnews Indonesia || Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar beserta beberapa pihak lain. Laporan tersebut disampaikan pada Senin (6/4/2026) di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 10.10 WIB sambil membawa sejumlah dokumen dan tiga bukti video. Menurut Abdul, laporan diajukan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran berita bohong yang menyeret nama JK terkait isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“JK dituding mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan ijazah Jokowi. Kami tegaskan tuduhan itu tidak benar,” ujar Abdul saat dikonfirmasi di lokasi. Ia menambahkan bahwa laporan tidak hanya menyasar Rismon, tetapi juga empat akun YouTube yang diduga turut menyebarkan narasi tersebut.
JK sebelumnya telah membantah keras tudingan itu melalui pernyataan publik. Ia menegaskan tidak pernah memberikan dana maupun mengundang Roy Suryo atau Rismon ke kediamannya selama Ramadan.
Hingga Senin sore, kuasa hukum JK menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) karena proses administrasi masih berlangsung. Pihak JK menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada penyidik Bareskrim Polri.
Kasus ini bermula dari pernyataan Rismon yang disebut-sebut menyebut JK sebagai pihak di balik polemik ijazah Jokowi. JK menekankan langkah hukum diambil agar ada tanggung jawab dan klarifikasi dari pihak terkait.
Saat ini, Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Proses verifikasi dan penyelidikan masih dilakukan sesuai prosedur.
