Dpnews Indonesia || Majalengka – Penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasindangan dengan ID ZFTMU7YA, di bawah naungan Yayasan Sinar Baru Tiga, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan. Sejumlah persoalan terkait tata kelola, dugaan dominasi pihak tertentu, pemasok, pembayaran sewa bangunan hingga kompetensi tenaga pengolah makanan kini membutuhkan pemeriksaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan penelusuran dan keterangan sejumlah narasumber, operasional SPPG Pasindangan disebut banyak dikendalikan Edi Karsidi, anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerindra. Padahal, berdasarkan informasi struktur yayasan, posisi ketua dijabat Madina Permata Julia, sementara kepala SPPG adalah Kesadaran Halawa.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pihak di luar struktur resmi yayasan, termasuk kemungkinan benturan kepentingan dalam pengelolaan program pemerintah. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak berwenang.
Informasi lain juga menyebutkan adanya keterlibatan Edi Karsidi dalam aktivitas sejumlah titik SPPG, termasuk SPPG Cibogor yang berlokasi di kediaman pribadinya. BGN perlu memastikan hubungan pengelolaan, pembagian kewenangan, serta kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan program MBG.
Mekanisme Pemasok Turut Disorot
Persoalan berikutnya berkaitan dengan pengadaan logistik. Berdasarkan keterangan narasumber, kebutuhan air mineral isi ulang disebut dipasok H. Jenal, sedangkan pasokan beras disebut melibatkan seorang Babinsa Desa Pasindangan dari Koramil 1714/Jatitujuh.
Sementara kebutuhan logistik lainnya disebut dikoordinasikan seseorang bernama Anggi yang, menurut narasumber, ditunjuk Edi Karsidi.
Informasi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan transparansi pemilihan pemasok, mekanisme kemitraan, serta kesempatan bagi UMKM dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG.
Bangunan Dapur Digembok, Sewa Dipersoalkan
Persoalan semakin mencuat setelah bangunan dapur SPPG digembok pemiliknya, Zenal, pada 15 Oktober 2026. Tindakan tersebut disebut berkaitan dengan perbedaan kesepakatan pembayaran sewa.
Zenal menjelaskan, pihak pengelola disebut hanya bersedia membayar sewa secara bulanan sebesar Rp5 juta selama dua bulan, sementara kesepakatan awal mengatur pembayaran tahunan.
“Jelas saya menolak karena aturannya dan kesepakatan kami sewa bangunan ini dibayar secara tahunan, bukan eceran bulanan seperti itu,” ungkap Zenal.
Persoalan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan perjanjian sewa dan bukti pembayaran dari masing-masing pihak.
Rencana Relokasi Belum Jelas
Di tengah penghentian operasional, pengelola disebut berencana memindahkan dapur ke Jalan Raya Rentang Baru, Blok Bojongdanu, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh.
Namun, berdasarkan keterangan sumber internal berinisial LS, rencana tersebut masih menunggu jawaban dari BGN.
Hingga pantauan awak media pada 14 November 2026, belum terlihat aktivitas memasak di lokasi baru. Status persetujuan relokasi, termasuk kelayakan bangunan, sanitasi dan standar keamanan pangan, masih membutuhkan kepastian resmi dari BGN.
Nasib Pekerja dan Kompetensi Juru Masak Dipertanyakan
Penghentian operasional juga menimbulkan kekhawatiran pekerja. Sejumlah pekerja berharap tetap dipertahankan apabila kegiatan SPPG dipindahkan, mengingat pertimbangan jarak dan akses menuju lokasi baru.
Selain itu, muncul informasi mengenai pergantian juru masak senior yang disebut telah memiliki sertifikat kompetensi BNSP dengan tenaga pengganti yang menurut narasumber belum memiliki sertifikasi tersebut.
Persoalan ini perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan dokumen kompetensi dan persyaratan tenaga pengolah makanan. Sebab, standar pengolahan serta keamanan pangan menjadi aspek penting dalam program yang menyasar anak-anak.
Edi Karsidi Belum Memberikan Klarifikasi Substantif
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, awak media mendatangi kediaman Edi Karsidi pada Kamis (12/11/2026). Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Konfirmasi melalui WhatsApp kemudian dilakukan. Edi mengarahkan awak media untuk menghubungi kuasa hukumnya.
“Silakan menghubungi kuasa hukum saya,” ujarnya.
Kuasa hukum Edi menyampaikan kesediaan untuk bertemu pada hari berikutnya. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pertemuan tersebut belum terealisasi dan belum diperoleh penjelasan substantif.
Belum adanya klarifikasi tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang disampaikan. Hak jawab tetap terbuka bagi Edi Karsidi, Yayasan Sinar Baru Tiga, pengelola SPPG, pemasok maupun pihak terkait lainnya.
BGN Didesak Segera Lakukan Pemeriksaan
Rangkaian persoalan tersebut mendorong perlunya BGN turun langsung memeriksa SPPG Pasindangan. Pemeriksaan harus mencakup struktur kewenangan yayasan, dugaan keterlibatan pihak di luar struktur, potensi benturan kepentingan, mekanisme pengadaan pemasok, kewajiban sewa, status relokasi, hingga kompetensi tenaga pengolah makanan.
Apabila ditemukan pelanggaran, BGN diharapkan mengambil tindakan sesuai kewenangannya secara transparan dan proporsional.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keamanan pangan dan kepentingan penerima manfaat.
Persoalan SPPG Pasindangan diharapkan tidak berhenti sebagai polemik, tetapi segera mendapatkan kejelasan melalui pemeriksaan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
