Dpnews Indonesia || Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar rapat koordinasi untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Rapat yang berlangsung di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG ini menekankan penguatan antisipasi dini terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampaknya terhadap sektor pangan dan sumber daya air. 18/5/2026.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyampaikan bahwa dinamika iklim global, termasuk peluang fenomena El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif, berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan meteorologis. “Upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” ujarnya.
BMKG terus meningkatkan akurasi prediksi cuaca dan iklim, penguatan diseminasi informasi hingga tingkat desa/kelurahan, serta optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menambahkan bahwa layanan prediksi kini lebih mudah diakses masyarakat melalui aplikasi, dengan harapan dapat mendukung mitigasi yang lebih efektif.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menekankan pentingnya penguatan tata kelola mitigasi kebencanaan yang terintegrasi. Menurutnya, prediksi akurat harus diimbangi dengan kesiapan implementasi di lapangan agar langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat.
Rapat ini melibatkan berbagai deputi dari kedua lembaga serta pemangku kepentingan terkait. BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal di sebagian besar wilayah Indonesia dan bersifat lebih kering dibandingkan normal, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama mengurangi dampak potensial.
