Dpnews Indonesia || Cianjur – Ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Cianjur sudah memasuki level darurat. Data resmi mencatat, dalam setahun terakhir sedikitnya 28 kasus terungkap di UPTD PPA, sementara laporan dari Pemprov Jawa Barat menunjukkan 22 kasus lain. Angka ini menempatkan Cianjur sebagai salah satu daerah dengan jumlah korban TPPO tertinggi di Jawa Barat.
“Sebagian sudah ditangani hingga tuntas, sebagian lainnya masih berproses,” ungkap Tanti Maryanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Cianjur, usai Peringatan Hari Perempuan Internasional di Aula Sangga Buana, Kecamatan Pacet, Jumat (15/8/2025).
Tanti menegaskan, penanganan korban TPPO bukan sekadar memulangkan mereka ke kampung halaman.
“Ada persoalan psikologis, sosial, hingga ekonomi yang harus dipulihkan agar korban tidak kembali terjerat. Akar masalahnya kerap bermula dari kerentanan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja yang layak,” jelasnya.
Tanti menegaskan, masyarakat harus waspada terhadap iming-iming pekerjaan dari pihak tak bertanggung jawab. Modus pelaku kini kian beragam, tak hanya memanfaatkan tenaga kerja, tetapi juga memperdagangkan organ tubuh korban.
“Kami punya program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mengajarkan masyarakat cara mencegah trafficking. Sasaran utama pelaku adalah mereka yang sedang butuh pekerjaan. Jadi, jangan mudah tergoda tawaran kerja tanpa kejelasan,” ujarnya.
Pesan inilah yang kemudian digaungkan lebih luas melalui momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional di Cianjur. Meski baru digelar pada Agustus akibat padatnya agenda pemerintah daerah, peringatan ini tetap membawa gaung kuat.
“Perempuan Bukan Komoditas, Perempuan Merdeka Bebas dari Perdagangan Orang,” ucap Tanti.
Masih Kata Tanti “Menindaklanjuti pesan tersebut, pada kesempatan yang sama Bupati Cianjur secara resmi mengukuhkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, yang memiliki tiga bidang utama: pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Gugus tugas ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan amanat yang tertuang dalam SK Bupati.
Lanjut Tanti, “Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan seminar bertema pencegahan dan penanganan TPPO yang menghadirkan empat narasumber berkompeten.
Mereka adalah Proveni dari Universitas Juanda Bogor, Prof. Alvis selaku pakar hukum dan penegak hukum, dr. Yeni yang memaparkan kesetaraan gender dan kaitannya dengan perdagangan orang, serta Sandra dari Yayasan Mentari USA, seorang aktivis yang fokus pada isu TPPO.
Selain seminar, rangkaian acara juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada para individu yang dinilai berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan perempuan.
Penghargaan tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni Siap Suara dan Aksi untuk perempuan pelopor yang menginspirasi di bidangnya, Duta Versi untuk laki-laki yang aktif mendukung perjuangan hak-hak perempuan, serta Perempuan Pejuang Keluarga yang diberikan kepada pedagang keliling lansia dan seorang perempuan penarik becak yang menjadi tulang punggung keluarga, pungkasnya.
