Dpnews Indonesia || Jakarta – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menargetkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke kawasan Timur Tengah terus menjadi sorotan. Meskipun pemerintah telah memberlakukan moratorium penempatan PMI sektor informal ke sejumlah negara di wilayah tersebut sejak 2015, praktik ilegal masih marak terjadi melalui jalur nonprosedural. 14/12/2025.
Sepanjang 2024-2025, beberapa kasus signifikan terungkap. Pada November 2024, Polres Lombok Timur menggerebek jaringan TPPO yang memberangkatkan calon PMI ke Timur Tengah secara ilegal. Seorang tersangka berusia 56 tahun ditangkap atas dugaan mengeksploitasi korban dengan janji pekerjaan rumah tangga, yang berujung pada penahanan dan deportasi.
Pada April 2025, Kementerian Luar Negeri mengungkap kasus di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana 19 PMI perempuan dijebak menjadi pekerja seks komersial (PSK). Modusnya dimulai dari janji pekerjaan layak, namun korban kemudian diserahkan kepada mucikari. KJRI Dubai aktif menangani kasus serupa sejak awal tahun.
Laporan US Department of State Trafficking in Persons Report 2025 menempatkan Indonesia di Tier 2, dengan catatan peningkatan investigasi namun masih ada kekurangan dalam identifikasi korban, khususnya di sektor berisiko tinggi seperti rumah tangga di Timur Tengah. Organisasi seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat ratusan kasus eksploitasi serupa sepanjang 2024.
Pemerintah melalui BP2MI dan kepolisian terus memperkuat pencegahan dengan sosialisasi migrasi aman dan penindakan sindikat. Namun, para ahli menekankan perlunya koordinasi lebih baik antar instansi untuk menutup celah jalur ilegal.
Kasus-kasus ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap iming-iming pekerjaan cepat kaya di luar negeri. Migrasi yang aman hanya melalui prosedur resmi untuk menghindari jebakan perdagangan orang.
