Dpnews Indonesia || Jakarta – Faktor ekonomi dinilai masih menjadi penyebab utama masyarakat, khususnya perempuan, terjebak dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Modus tawaran kerja dengan iming-iming penghasilan tinggi terus memakan korban dan berujung pada dugaan eksploitasi di negara penempatan.
Seorang PMI yang diwawancarai Dpnews Indonesia pada awal Juli 2026 mengungkapkan masih banyak pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi. Kondisi tersebut membuat mereka rentan mengalami eksploitasi, tidak memiliki kepastian kontrak kerja, serta minim perlindungan hukum.
Perwakilan Posko Dpnews Indonesia, Doel, menilai tingginya angka pemberangkatan PMI ilegal tidak terlepas dari desakan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan mencari nafkah membuat sebagian masyarakat memilih jalur nonprosedural untuk bekerja, terutama sebagai asisten rumah tangga di kawasan Timur Tengah yang masih diberlakukan moratorium.
“Rawannya PMI yang terjerat persoalan ini membutuhkan perhatian serius. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum dan menjamin keselamatan para pekerja migran sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” ujar Doel.
Ia juga menyoroti masih maraknya arus keberangkatan pekerja migran ilegal ke Timur Tengah yang diduga dipengaruhi lemahnya pengawasan terhadap proses pemeriksaan dokumen keberangkatan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar upaya pencegahan TPPO berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, Doel menilai tingginya kebutuhan tenaga kerja di luar negeri serta tekanan ekonomi masyarakat menjadi tantangan besar dalam penanganan persoalan ini. “Kalau memang tidak bisa dicegah, kenapa tidak dilegalkan saja?” katanya.
