Dpnews Indonesia || Majalengka – Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi launching Surat zoem pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB – P2) tahun anggaran 2026.Acara launching di gelar di Gedung Yudha Karya Abdi Negara kompleks Pendopo Majalengka 18/2/2026.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Bupati, Sekertaris Daerah, Kepala Bapenda Para Camat serta Kepala Desa. Bapenda Majalengka memperkenalkan 6 inovasi pajak digital yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perpajakan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
“Jika kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sebagai aparat pemerintah harus lebih patuh. Bayar PBB atau pajak lainnya harus tepat waktu, apalagi sekarang sudah lebih mudah karena dengan sistem digital,” tegas Bupati Eman Suherman saat membuka acara penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2026.
Eman menambahkan, bahwa menurutnya pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Setiap rupiah pajay yang dibayarkan akan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pembangunan. Maka untuk itu saya mengajak seluruh ASN agar melakukan kewajibannya membayar pajak jangan di tunda – tunda,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka Rachmat Gunandar menyampaikan bahwa gerakan ini secara khusus mendorong ASN agar segera melunasi PBB serta pajak daerah lainnya dengan cepat, aman dan tercatat dengan baik.
“Kami mendorong seluruh ASN dilingkungan Pemkab Majalengka untuk segera melunasi PBB dan pajak daerah lainnya . Dengan pembayaran secara digital prosesnya lebih cepat, aman dan tercatat dengan baik katanya.
Rachmat juga menekankan bahwa ASN mempunyai peran yang sangat penting dan strategis sebagai agen perubahan ditengah masyarakat.
“Ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah ketika ASN sudah patuh,” pungkasnya.
