Dpnews Indonesia || Cianjur – PMII Cianjur kembali turun ke jalan. Senin 15/6/2026, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Cianjur menggelar unjuk rasa di halaman Gedung DPRD. Aksi bertajuk “Indonesia Darurat, Cianjur Melarat, PMII Menggugat” itu menjadi sorotan karena diwarnai kekecewaan mendalam terhadap sikap pimpinan dewan.
Ratusan kader PMII memadati area depan DPRD Cianjur. Mereka membawa spanduk, poster, dan orasi bergantian untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Suasana sempat memanas, namun aksi berjalan tertib di bawah pengawalan aparat. Massa menegaskan tujuan mereka bukan sekadar simbolik, melainkan menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Ada lima tuntutan utama yang disuarakan PMII. Pertama, menolak rencana kenaikan harga BBM yang dinilai akan menambah beban masyarakat. Kedua, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis karena dianggap membebani APBN dan rawan jadi ladang korupsi sistematis. Ketiga, mendesak pemerintah segera ambil langkah strategis menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
Tuntutan keempat menyasar Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut PMII, program itu mandek dan tidak menjawab kebutuhan riil warga desa. Kelima, PMII menolak tegas kembalinya dwifungsi TNI-POLRI. Bagi mereka, supremasi sipil dan demokrasi harus dijaga agar sejarah kelam tidak terulang.
Di tengah berorasi, massa aksi akhirnya diterima pimpinan DPRD untuk dialog. Di depan gerbang gadung DPRD, terjadi diskusi antara mahasiswa dan wakil rakyat. Ketua DPRD Cianjur saat itu menyatakan bersedia menerima seluruh aspirasi dan akan menyampaikan sikap resmi atas tuntutan yang diajukan. Harapan sempat muncul bahwa dialog ini akan menghasilkan komitmen konkret.
Namun harapan itu pupus di akhir pertemuan. Ketika PMII meminta Ketua DPRD menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen tertulis, suasana berubah menegang ketika Ketua DPRD menolak permintaan tersebut dan memilih meninggalkan lokasi aksi. Penolakan itu terjadi tepat setelah beliau menyatakan kesediaan menerima aspirasi secara lisan.
Kekecewaan langsung dilontarkan Koordinator Lapangan Aksi, Fauzi Rohmat. Ia menilai sikap Ketua DPRD tidak konsisten dan mencederai ruang dialog yang sudah dibangun. “Ketika komitmen hendak dituangkan tertulis, beliau justru menolak dan pergi. Ini bukti tidak ada keseriusan merespons aspirasi rakyat,” tegas Fauzi di depan massa.
Senada, Ketua PC PMII Cianjur Nur Alim Abdul Gani menyatakan mahasiswa datang membawa suara rakyat, bukan untuk seremonial belaka. Ia menyayangkan DPRD yang absen keberanian menandatangani sikap resmi. “Ruang dialog tanpa keberanian bersikap tertulis sama saja mengingkari amanah konstituen,” ujarnya.
Atas kejadian itu, PMII Cianjur menegaskan akan terus mengawal lima tuntutannya sampai tuntas. Mereka juga mengancam akan menggelar “Perlawanan Jilid II” jika aspirasi rakyat kembali diabaikan. Bagi PMII, tekanan moral harus dilanjutkan hingga DPRD benar-benar menunjukkan keberpihakan nyata, bukan sekadar janji lisan yang mudah dilupakan.
