Dpnews Indonesia || Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, terus mendapat perhatian di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat. Di balik manfaat yang diklaim bagi siswa, program ini diwarnai dugaan penyimpangan serta keluhan kualitas makanan.
Beberapa sekolah di Kota Sukabumi melaporkan pengembalian paket MBG karena kondisi nasi yang basi, berbau, atau tidak layak konsumsi. Kasus tersebut terjadi di sejumlah kawasan kota, dengan ratusan paket makanan dikembalikan pihak sekolah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait. Sekolah berhak menolak distribusi jika menu tidak memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan, sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain isu kualitas, program MBG secara nasional juga dihadapkan pada dugaan praktik jual beli titik koordinat atau lokasi dapur SPPG. Di Jawa Barat, termasuk wilayah Sukabumi, fenomena dapur fiktif pernah disorot, di mana sejumlah titik pendaftaran di portal BGN diduga “dikunci” oknum kemudian dijual ke pihak lain sebelum verifikasi fisik. Meski kasus spesifik di Kota Sukabumi belum terdokumentasi secara rinci terkait modus tersebut, keluhan serupa tentang pengelolaan dapur dan distribusi makanan tetap muncul di daerah sekitar.
Pemerintah daerah dan Satgas MBG Kota Sukabumi menyatakan sedang memantau pelaksanaan program, termasuk kunjungan ke sekolah untuk memastikan penyaluran berjalan baik. BGN menegaskan komitmen perbaikan pengawasan mitra SPPG, verifikasi ketat, serta hak sekolah untuk mengembalikan paket tidak layak guna melindungi kesehatan penerima manfaat.
Hingga saat ini, program MBG di Kota Sukabumi terus berjalan dengan penyesuaian, meski berbagai pihak menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap upaya penanganan stunting nasional.
