Dpnews Indonesia || Bandung – Memasuki penghujung tahun 2025, awan hitam kembali menyelimuti dunia ketenagakerjaan Indonesia. Posko Pengaduan Dpnews Indonesia mencatat lonjakan laporan yang mengkhawatirkan terkait dugaan praktik perbudakan modern yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
Fokus utama investigasi kali ini mengarah pada Syarikah Nazda, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di Arab Saudi yang dituding menjadi neraka bagi para pahlawan devisa, khususnya mereka yang diberangkatkan melalui jalur unprosedural atau ilegal.
Kesaksian dari Balik Tembok Penampungan sejumlah pekerja migran asal Jawa Barat yang berhasil menghubungi tim Dpnews Indonesia menceritakan kondisi yang jauh dari kata manusiawi.
Di dalam kamp penampungan Syarikah Nazda, hak-hak dasar sebagai manusia seolah dicabut.
“Kami hanya diberi makan satu kali sehari dengan menu yang sama sekali tidak bergizi. Tubuh kami dipaksa bertahan hanya untuk tidak mati,” ujar salah satu PMI dalam rekaman suara yang diterima redaksi.
Selain kelaparan, intimidasi verbal dan fisik menjadi konsumsi harian. Lebih miris lagi, standar kesehatan di perusahaan tersebut berada pada titik nadir.
Para PMI melaporkan bahwa setiap kali ada pekerja yang mengeluh sakit, pihak manajemen justru menuduh mereka sedang “bersandiwara” untuk menghindari pekerjaan.
“Rekan saya dikirim ke rumah majikan dalam kondisi sakit selalu mengalami pingsan. Meski sudah memohon karena tidak kuat berdiri, dia tetap dipaksa bekerja tanpa ada respon medis yang cepat dari pihak syarikah,” tambahnya.
Fenomena “Jual Putus” dan Keterlibatan Oknum berbagai instansi dalam pemberangkatan, aktivis pemerhati migran dari Dpnews Indonesia, Doel menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan ini.
Menurutnya, proses keberangkatan PMI ilegal ini merupakan rantai setan yang melibatkan berbagai oknum, mulai dari tingkat medical check up, Imigrasi ,otoritas bandara hingga ke luar negeri.
“Pemberangkatannya penuh liku dan manipulasi. Mereka dikirim tanpa pelatihan bahasa, tanpa keahlian dasar, langsung diceburkan sebagai pembantu rumah tangga. Begitu sampai di sana, mereka seolah-olah ‘dijual putus’. Kesejahteraan dan hak mereka tidak lagi dipedulikan,” tegas Doel saat ditemui di Posko Pengaduan Dpnews Indonesia, Rabu (31/12).
“Warga Sendiri Menjadi Penjajah” Salah satu fakta yang paling menyakitkan dalam temuan ini adalah adanya dugaan keterlibatan warga negara Indonesia sendiri yang menduduki posisi strategis di dalam syarikah tersebut.
Doel mengungkapkan bahwa aturan-aturan kejam yang diterapkan di Syarikah Nazda disinyalir disusun dan diawasi oleh oknum asal Indonesia.
“Ini sangat ironis. Harusnya sesama anak bangsa saling melindungi, tapi di sana, oknum-oknum ini justru menjadi kaki tangan untuk menindas saudara sendiri. Mereka tahu celah hukum dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi,” jelas Doel dengan nada geram.
Desakan Intervensi pemerintah dalam catatan buram pengiriman PMI ke Timur Tengah ini menjadi alarm keras bagi pemerintah Indonesia.
DPNews Indonesia mendesak Kementerian Luar Negeri dan KP2MI untuk segera melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna mengaudit Syarikah Nazda.
“Nyawa manusia dipertaruhkan di sini. Kami mengharap pemerintah segera bertindak cepat. Jangan tunggu sampai ada peti jenazah kembali ke tanah air baru kita sibuk mencari siapa yang salah. Penyelamatan harus dilakukan sekarang juga,” tutup Doel.
Sampai berita ini diturunkan, DPNews terus berupaya mengumpulkan bukti tambahan dan melakukan verifikasi data korban untuk diserahkan kepada pihak berwenang guna tindakan hukum lebih lanjut.
Sementara itu supervisor yang akrab di panggil Bunda di Syarikah tersebut ketika dikonfirmasi lebih mendalam terkait aduan para pekerja migran lebih memilih memblokir nomer awak media.
