Dpnews Indonesia || Purwakarta – Kritik terhadap arah kebijakan anggaran dan proses pengambilan keputusan pembangunan di Kabupaten Purwakarta terus bermunculan. Setelah Ketua DPC Aswin Purwakarta, Yosep Hamdy, kini giliran Haji Elan Sofian, S.M., anggota DPRD Fraksi Golkar, yang menyampaikan keprihatinannya. Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Haji Elan, fungsi DPRD sebagai penyambung lidah rakyat kini mulai dikesampingkan. Aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan justru makin terpinggirkan.
“Untungnya kita orang Purwakarta masih balageur (beradab). Tapi sayangnya, banyak yang egois dan masih bisa dibodohi. Ini menyedihkan. Termasuk anggaran DPRD yang diseret Pemda ke dinas-dinas seperti PUPR, Distarkim, Dinkes, dan lainnya. Bahkan BTT naik dari Rp10 miliar jadi Rp30 miliar,” ujar Haji Elan.
Ia juga mengkritik rencana penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang merupakan bagian dari sistem resmi penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
“Kalau pokir dihilangkan, bagaimana suara rakyat bisa disampaikan? Itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk rakyat. Itu sudah wajib hukumnya,” tegasnya.
Dugaan Anggaran Siluman dan Proyek Terpusat
Lebih lanjut, Haji Elan menyoroti dugaan adanya anggaran siluman di beberapa dinas, yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ia merujuk pada pernyataan PLT Sekda Purwakarta yang menyebut bahwa proyek-proyek besar sudah ditetapkan dari pusat, bahkan pemborongnya pun sudah ditentukan.
“Kalau proyek sudah ditetapkan dari pusat, pengusaha lokal di mana? Jangan-jangan PAD malah masuk ke pihak luar. DPRD sudah bantu naikkan PAD, tapi pokir-nya yang malah mau dihapus,” ucapnya dengan nada serius.
PLT Sekda Dikritik, Disarankan Diganti
Haji Elan juga menyampaikan saran tegas kepada Bupati untuk mengevaluasi bahkan mengganti PLT Sekda Purwakarta. Ia menilai, posisi Sekda adalah tokoh kunci birokrasi yang harus memiliki etika, adab, serta kemampuan komunikasi politik dan publik yang matang.
“Sekda itu posisi strategis. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Kalau penyampaiannya salah, yang diserang nanti bukan Sekda, tapi Bupati. Ini sudah terbukti: karena pernyataan PLT Sekda, sekarang hubungan eksekutif dan legislatif jadi tidak seirama. Paripurna terganggu, program Bupati ikut terdampak,” tegasnya.
Yosep Hamdy: Pokir Adalah Jembatan Rakyat dan Pemerintah
Ketua DPC Aswin Purwakarta, Yosep Hamdy, menegaskan bahwa pokir adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah. Tanpa pokir, maka mekanisme aspirasi akan runtuh, dan pembangunan kehilangan arah dari rakyat.
“Pokir menjadi jembatan agar pembangunan fokus pada prioritas masyarakat: jalan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kalau pokir hilang, maka runtuh lah jembatan itu,” ucap Yosep.
Dengan gaya khasnya, ia menyindir situasi tersebut:
“Tapi *da nyakitu tea… aya nu baseuh, aya nu garing. Urang mah kabagean daki jeung informasina ge sudah Alhamdulillah lah,” ujarnya disambut tawa ringan.
Penutup: Demokrasi Lokal di Ujung Tanduk
Kritik-kritik ini menunjukkan keresahan yang nyata di akar rumput soal transparansi anggaran, keterlibatan lokal, dan kedaulatan aspirasi rakyat. Ketika pengambilan keputusan terlalu terpusat, pengawasan dilemahkan, dan suara rakyat dibungkam, maka demokrasi lokal berada di ujung tanduk.
“Masyarakat dan wakil rakyat di daerah tidak menuntut lebih. Mereka hanya ingin apa yang jadi hak rakyat, dikembalikan kepada rakyat,” tutupnya.
