Dpnews Indonesia || Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menekankan pentingnya verifikasi laporan yang akurat dan wacana penertiban terhadap pengamat yang dianggap tidak konstruktif. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi terbuka dengan jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (17/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengakui adanya masalah dalam pelaksanaan MBG, termasuk lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sementara di-suspend (diberhentikan) untuk evaluasi dan pembenahan. Langkah ini diambil setelah ia melakukan cross-check langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengirim tim verifikasi ke lapangan. Presiden menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan insiden yang terjadi, seperti potensi masalah kualitas dan keamanan pangan.
Prabowo juga menyoroti soal laporan palsu atau laporan yang tidak sesuai fakta (sering disebut ABS atau “asal bapak senang”). Ia memperingatkan jajarannya agar tidak menyampaikan informasi yang dimanipulasi hanya untuk menyenangkan atasan, karena hal itu dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat terkait program prioritas seperti MBG.
Terkait wacana penertiban pengamat, Prabowo menyatakan sikap tegas terhadap sebagian pengamat yang dinilai memiliki motivasi sempit, tidak patriotik, dan kerap membangun narasi mencemaskan masyarakat tanpa dasar data yang kuat. Ia menyebut memiliki data intelijen mengenai identitas pengamat tersebut serta pihak yang membiayai aktivitas mereka. Namun, penertiban tersebut akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, bukan semata-mata kritik biasa.
“Program MBG ini untuk masa depan anak-anak bangsa, dan kami terus evaluasi agar berjalan optimal,” ujar Prabowo, seraya menekankan komitmen pemerintah untuk transparansi dan perbaikan berkelanjutan.
Hingga saat ini, MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, meski tetap menghadapi tantangan implementasi di lapangan. Pemerintah menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk menyempurnakan program tersebut.
