Dpnews Indonesia || Karawang – Memasuki awal Maret 2026, Posko Pengaduan DpNews Indonesia dibanjiri aduan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam, mengingat Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia dengan ribuan pabrik yang berdiri megah.
Kenyataan ini menyisakan tanda tanya besar di tengah publik: apakah sosialisasi mengenai risiko keberangkatan ilegal masih minim, ataukah tekanan ekonomi sedemikian kuat hingga memaksa warga mengabaikan keselamatan demi bekerja di luar negeri?
Salah satu kasus memilukan menimpa Anita, warga Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Anita saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Ironisnya, ia diberangkatkan dalam kondisi kesehatan yang tidak layak karena menderita penyakit paru-paru.
Kini, dari negara penempatan, Anita dilaporkan terus menjerit meminta pertolongan agar segera dipulangkan ke tanah air. Kondisi fisiknya yang semakin menurun membuat situasi ini kian mendesak untuk ditangani.
Tanggung jawab atas keberangkatan Anita kini tertuju pada dua sosok, yakni Neneng dan Syarif, yang merupakan pihak perekrut atau sponsor. Namun, bukannya memberikan solusi, keduanya justru terkesan saling melempar tanggung jawab dan dinilai tidak kooperatif dalam upaya pemulangan korban.
Sikap abai para oknum perekrut ini memperpanjang penderitaan Anita dan keluarganya di Karawang yang terus diselimuti kecemasan.
Pihak keluarga kini menaruh harapan besar pada intervensi Pemerintah Indonesia. Mereka mendesak agar instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memulangkan (repatriasi) Anita kembali ke Indonesia.
Selain upaya pemulangan, keluarga juga menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh oknum yang terlibat dalam sindikat pemberangkatan ilegal ini. Landasan hukum yang didorong mencakup:
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya, guna memastikan tidak ada lagi “Anita-Anita” lain yang menjadi korban di masa depan.
