Dpnews Indonesia || Cianjur – Isu kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur kembali mencuat setelah beredar keluhan warga mengenai makanan yang didistribusikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Peuteuycondong 1, Kecamatan Cibeber. Sejumlah penerima manfaat melaporkan makanan berbau tidak sedap dan ditemukan belatung, sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Kontroversi tersebut mendapat sorotan langsung dari pemerhati gizi daerah, Ahmad Anwar, yang akrab disapa Ebes Silet. Ia melakukan peninjauan lapangan ke lokasi dapur MBG pada Senin, 15 Juni 2026, untuk memastikan kebenaran laporan yang beredar.
Hasil tinjauannya cukup keras. Ebes menilai operasional dapur tersebut belum memenuhi standar keamanan pangan yang seharusnya diterapkan pada program berskala nasional. Ia khawatir, alih-alih meningkatkan gizi masyarakat, layanan yang buruk justru menimbulkan risiko kesehatan.
Program ini dibiayai uang negara, uang rakyat. Jangan sampai dana itu digunakan untuk sesuatu yang membahayakan penerima manfaat,” ujar Ebes saat ditemui di lokasi. Ia menekankan, mutu layanan pangan tidak bisa ditawar, terutama untuk program yang menyasar kelompok rentan.
Kritik lebih tajam ia tujukan pada aspek legalitas. Menurut informasi yang ia terima, izin operasional dapur tersebut belum lengkap. Kondisi ini, ditambah dengan temuan makanan yang dinilai sudah rusak, membuatnya mempertanyakan keseriusan pengelola dalam menjalankan amanah Badan Gizi Nasional (BGN).
Ebes juga menyinggung makna kelembagaan BGN yang seharusnya menjadi jaminan mutu. “Kalau izin belum beres tapi makanan yang disajikan sudah busuk, itu sama saja meracuni masyarakat,” katanya. Ia bahkan menyindir kepanjangan SPPG agar tidak dimaknai menyimpang dari tujuan awal program.
Tuntutan yang ia sampaikan tidak main-main. Jika dalam waktu dekat perbaikan tidak dilakukan dan kelengkapan administrasi belum dipenuhi, Ebes menyatakan akan melakukan pengawasan harian hingga ada keputusan tegas dari pihak berwenang.
Keluhan serupa sebenarnya sudah muncul sebelumnya. Warga dan sejumlah organisasi masyarakat setempat sempat memprotes baik kualitas maupun kuantitas makanan yang dinilai tidak layak. Data BGN mencatat, sepanjang pelaksanaan MBG, ribuan SPPG di berbagai daerah telah dikenai sanksi atau penghentian operasional karena melanggar standar keamanan pangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Peuteuycondong 1 dan kantor BGN wilayah Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan penutupan dan status perizinan. Di lokasi, situasi masih dipantau ketat oleh petugas keamanan dan masyarakat yang menantikan langkah konkret penyelesaian masalah.
