Dpnews Indonesia || Perhutani KPH Cianjur bersama Kodim 0608 Cianjur, Diskoperindag, dan PTPN VIII menggelar rapat koordinasi via video conference untuk membahas aspek legalitas penggunaan kawasan hutan dan aset BUMN di Cianjur. Langkah ini bertujuan memastikan aktivitas ekonomi memiliki payung hukum yang sah.
Rapat tersebut membahas proses perizinan yang telah diajukan ke Kementerian Kehutanan, dengan Perhutani sebagai pihak yang berwenang melakukan kajian pertimbangan teknis. Administratur KPH Cianjur, Herry Rochmatul Fitri, menyatakan komitmen Perhutani mendukung program ekonomi kerakyatan dengan tetap menjaga koridor aturan.
“Kami ingin memastikan aspek kelestarian dan legalitas berjalan beriringan agar program ini berkelanjutan,” ujar Herry. Koordinator Percepatan KDKMP Kodim 0608 Cianjur, Kapten Inf Roland Agus Shandi Purba, menekankan pentingnya kejelasan status lahan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Dengan adanya progres pengajuan izin ke Kementerian Kehutanan dan dukungan teknis dari Perhutani, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih dapat segera beroperasi sesuai ketentuan. “Kami hadir untuk mengawal agar proses ini transparan dan sesuai hukum,” tambah Kapten Roland.
Rapat ini merupakan langkah strategis dalam penataan aset negara dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Cianjur. Perhutani dan instansi terkait berkomitmen mendukung program ekonomi kerakyatan dengan tetap menjaga aspek legalitas dan kelestarian lingkungan.
Diskoperindag Cianjur juga menyatakan dukungan untuk program ini, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. PTPN VIII juga siap mendukung proses ini dengan memastikan aspek legalitas dan keberlanjutan program.
Dengan kerja sama ini, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Cianjur. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
