Dpnews Indonesia || Cianjur – Komitmen menjaga kedaulatan negara sekaligus menggerakkan ekonomi desa hutan kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi strategis antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cianjur dan Komando Distrik Militer 0608 Cianjur. Pertemuan tersebut digelar di Markas Kodim 0608 Cianjur pada dan menjadi langkah awal pematangan rencana pembangunan fasilitas Batalyon Teritorialnya di Pembangunan atau Yon TP.
Rakor ini dihadiri jajaran penting. Tampak hadir Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi, unsur Forkopimda, Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cikalong Kulon, pengurus Pondok Pesantren Tebuireng, serta perwakilan masyarakat. Dari pihak Perhutani, Administratur KPH Cianjur diwakili oleh Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan Agraria dan Komunikasi Perusahaan, Vicky Yuldan M. Sementara Kodim 0608 dipimpin langsung Dandim Letkol Inf. Bistok Barry Simarmata beserta para perwira staf.
Agenda utama rapat tidak hanya membahas aspek pertahanan. Agenda juga mencakup sosialisasi, inventarisasi lapangan, dan penandaan batas kawasan yang diusulkan oleh Pesantren Tebuireng. Kawasan tersebut rencananya ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus atau KHDP. Penetapan ini diharapkan menjadi payung hukum agar pembangunan Yon TP bisa berjalan tanpa benturan regulasi.
Dalam pemaparannya, Vicky Yuldan M menyampaikan bahwa Perhutani memandang rencana ini sebagai program strategis nasional yang harus didukung. Namun dukungan itu tetap harus berpijak pada koridor hukum kehutanan. Ia menegaskan tugas KPH di daerah adalah menyiapkan kajian pertimbangan teknis atau Pertek. Dokumen itulah yang menjadi prasyarat administrasi untuk diajukan ke Kementerian Kehutanan di pusat.
“Kami pada prinsipnya sangat menyambut baik dan siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan fasilitas Yon TP ini,” ujar Vicky. “Yang kami pastikan adalah seluruh proses berjalan selaras, legal, dan sesuai regulasi pengelolaan hutan. Tujuannya jelas, untuk kepentingan pertahanan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Dandim 0608 Cianjur Letkol Inf. Bistok Barry Simarmata menekankan pentingnya kepastian hukum atas status lahan. Menurutnya, kejelasan legalitas adalah fondasi agar pembangunan fisik di lapangan tidak terhambat persoalan administrasi di kemudian hari.
Sinergi antara TNI dan Perhutani disebutnya sebagai kunci. Dengan adanya dukungan teknis dan data dari Perhutani, proses perizinan ke Kementerian Kehutanan diharapkan bisa dipercepat. “Kami ingin pembangunan ini segera terealisasi, tapi tetap bersih dari masalah hukum,” tegas Dandim Bistok.
Lebih jauh, fasilitas Yon TP yang direncanakan tidak hanya berfungsi sebagai simpul pertahanan wilayah. Konsepnya juga diarahkan untuk penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa hutan. Lokasi Cianjur yang strategis dinilai mampu menjadi pilot project bagaimana institusi pertahanan bisa hadir berdampingan dengan program pemberdayaan warga.
Peran Pondok Pesantren Tebuireng dalam usulan ini juga menjadi catatan penting. Melalui KHDP, pesantren berupaya mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan TNI dan Perhutani diharapkan membuka akses program pertanian, peternakan, hingga pelatihan keterampilan bagi santri dan warga sekitar.
Wakil Bupati Abi Ramzi yang hadir dalam rakor mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Ia menilai pembangunan Yon TP bisa menjadi pengungkit baru bagi Cianjur, terutama di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Pemerintah daerah siap mengawal dari sisi kebijakan dan fasilitasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan disepakatinya sejumlah poin dalam rakor, tahap selanjutnya adalah percepatan penyusunan Pertek oleh KPH Cianjur. Setelah itu dokumen akan dikirim ke pusat untuk proses perizinan penggunaan kawasan hutan. Jika semua berjalan lancar, peletakan batu pertama pembangunan Yon TP ditargetkan bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pertahanan, kelestarian hutan, dan kesejahteraan rakyat bisa berjalan beriringan. Sinergi Perhutani, TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di Cianjur diharapkan menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan lingkungan.
