Dpnews Indonesia || Bogor – Praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke kawasan Timur Tengah diduga semakin marak dengan modus yang terus berkembang. Selain melibatkan oknum perekrut yang mengatasnamakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), praktik tersebut juga disinyalir melibatkan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan atau wisata.
Temuan tersebut diperoleh dari hasil investigasi tim awak media di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang mengungkap dugaan adanya pola rekrutmen langsung oleh sejumlah WNA asal Timur Tengah.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, para WNA tersebut diduga memanfaatkan jaringan warga lokal, terutama mantan PMI yang pernah bekerja di negara asal mereka, serta pemandu wisata (guide) yang berperan sebagai perantara atau calo dalam proses perekrutan.
Dalam investigasi itu, awak media menemui seorang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berinisial Fit (30), warga Jawa Barat, yang mengaku sedang menjalani proses pemberangkatan ke Arab Saudi pada awal Agustus 2026.
Kepada awak media, Fit mengungkapkan bahwa komunikasi dengan seorang WNA asal Arab Saudi bermula melalui media sosial. Hubungan tersebut kemudian berlanjut dengan pertemuan langsung di kawasan Puncak, Bogor, untuk membahas proses keberangkatan.
“Awalnya saya berkenalan di medsos hingga dia datang menjemput ke Indonesia, dan saya pun diminta untuk merekrut sebanyak-banyaknya,” ujar Fit.
Fit juga mengaku proses pengurusan dokumen keberangkatannya dibantu oleh seorang warga asal Sukabumi yang disebut sebagai rekan WNA tersebut. Orang tersebut diduga bertugas mengurus kelancaran proses visa hingga menangani keberangkatan di bandara (handle airport).
Temuan mengenai dugaan rekrutmen langsung oleh WNA berkedok wisatawan ini mendapat perhatian dari kalangan pemerhati pekerja migran.
Perwakilan Posko Dpnews Indonesia, Doel, meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perekrutan PMI nonprosedural agar tidak terus berulang.
“Kami berharap instansi terkait yang menjadi garda terdepan dapat meningkatkan sinergi dan bertindak tegas sesuai SOP. Pencegahan sejak dini sangat penting agar tidak ada lagi PMI yang menjadi korban di negara penempatan akibat prosedur yang bermasalah,” tegas Doel.
Kasus ini dinilai menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum, instansi keimigrasian, dan ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas WNA di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkedok penempatan pekerja migran serta memastikan seluruh proses penempatan PMI berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
