Dpnews Indonesia || Cianjur – Upaya memperkuat tata kelola dan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran terus dilakukan di Kabupaten Cianjur. Hal itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Distribusi Pupuk Bersubsidi pada PPTS yang digelar di Kantor BPP Pertanian Kabupaten Cianjur, Minggu (4/10/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Petani Perempuan. Bimtek diharapkan meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan petani.
Kegiatan dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Si., Bupati Cianjur Dr. Muhammad Wahyu Ferdian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur Wahyu Ginanjar, serta sejumlah stakeholder sektor pertanian.
Hj. Endang menegaskan pentingnya pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memangkas jalur distribusi pupuk agar lebih sederhana sehingga pupuk dapat diterima petani dengan lebih cepat dan harga yang lebih terjangkau.
Sementara itu, Bupati Cianjur Dr. Muhammad Wahyu Ferdian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, penyalur, kelompok tani, dan petani untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Distribusi pupuk bersubsidi harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Karena itu, diperlukan pemahaman serta pengawasan bersama dari seluruh pihak,” ujar Wahyu.
Menurutnya, sosialisasi tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di Cianjur. Selain komoditas padi, pemerintah daerah turut mendorong pengembangan jagung dan bawang putih yang menjadi bagian dari program nasional.
Wahyu juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Petani harus memperoleh harga jual yang layak, sementara masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga wajar dan kualitas baik.
Di sisi lain, Hj. Endang menyebut Cianjur memiliki potensi pertanian yang besar karena kondisi wilayahnya yang subur. Potensi tersebut, kata dia, perlu dilindungi melalui regulasi yang kuat agar tidak disalahgunakan maupun menyebabkan hasil pertanian keluar daerah tanpa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.
Ia mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) yang memperkuat kebijakan pertanian di daerah serta kesinambungan program pertanian nasional agar tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan.
Melalui kegiatan tersebut, koordinasi antarpihak diharapkan semakin kuat sehingga penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku.
Sementara pelantikan HKTI Petani Perempuan menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam pembangunan sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur.
