Scroll untuk baca artikel
BeritaNasional

Depekab Bekasi Sepakati UMK 2027 Rp 6,42 Juta, Naik 8,23 Persen

88
×

Depekab Bekasi Sepakati UMK 2027 Rp 6,42 Juta, Naik 8,23 Persen

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Bekasi – Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar Rp6.427.655 per bulan. Angka tersebut naik Rp488.770 atau 8,23 persen dibandingkan UMK 2026 sebesar Rp5.938.885.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan yang berlangsung dinamis dan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, serta pengusaha.

Baca juga :  Bengkel di Sukaluyu Cianjur Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik

Perhitungan kenaikan UMK 2027 tersebut menggunakan indikator inflasi sebesar 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, serta indeks tertentu atau alfa sebesar 1.

Guntoro, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur SPSI, menyampaikan bahwa pembahasan berlangsung dengan dinamika perbedaan pandangan di antara unsur yang terlibat.

Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Drs. Hj. Ida Farida, M.Si., tersebut juga diwarnai keberatan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Keberatan disampaikan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan upah terhadap struktur biaya perusahaan dan keberlangsungan usaha.

Baca juga :  Said Iqbal Siap Hapus Outsourcing dan Naikkan Upah Layak untuk Cegah PHK Massal

Sementara itu, Hermawan, anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya dipandang dari sisi beban biaya perusahaan.

Menurutnya, penentuan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja.

Ia menilai upah bukan sekadar komponen biaya produksi, melainkan juga sumber pendapatan masyarakat yang berperan dalam mendorong konsumsi dan menggerakkan perekonomian.

Baca juga :  Pilkades PAW Di Empat Desa Kabupaten Purwakarta Berjalan Lancar

85 Sektor Industri Masuk Pembahasan UMSK 2027

Selain UMK, rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang berlangsung sejak pukul 10.22 WIB hingga malam hari di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga membahas Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027.

Dalam pembahasan tersebut, sebanyak 85 sektor industri disepakati masuk dalam cakupan UMSK 2027. Pembahasan upah sektoral dinilai penting mengingat setiap sektor industri memiliki karakteristik, produktivitas, serta kondisi usaha yang berbeda.

Hasil pembahasan UMK dan UMSK selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan Dewan Pengupahan untuk disampaikan kepada Bupati Bekasi, kemudian diteruskan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai jadwal penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat, batas waktu penetapan UMK 2027 adalah 25 November 2026. Dengan demikian, angka Rp6.427.655 tersebut masih menunggu tahapan rekomendasi dan keputusan resmi Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan (SK).

Baca juga :  Polres Cianjur Serahkan Lutung Jawa Terluka ke BBKSDA Jabar

Buruh SPSI Turut Kawal Pembahasan

Di tengah berlangsungnya rapat, massa buruh dari unsur SPSI turut hadir mengawal pembahasan di area Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan agar penetapan UMK dan UMSK 2027 tetap memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan pekerja.

Meski telah disepakati di tingkat kabupaten, posisi Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2027 belum dapat dipastikan. Pasalnya, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang masih menjalani proses pembahasan UMK di masing-masing Dewan Pengupahan.

Jika kedua daerah tersebut menghasilkan rekomendasi angka yang lebih tinggi, posisi Kabupaten Bekasi dalam daftar daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia berpotensi berubah.

Kini, para pekerja dan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi menantikan keputusan akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penetapan UMK 2027.

Baca juga :  Kepala Sekolah MTS Al-Faridiyah Klarifikasi Atas Beredarnya Potongan Video oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab Di Instagram
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!