Dpnews Indonesia || Bandung – Cerita yang sangat memprihatinkan kembali datang dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga kuat berangkat secara Unprosedural (Ilegal) menjadi Asisten Rumahtangga di negara penempatan Timur Tengah.
Tanpa adanya pelatihan kerja, pembelajaran bahasa, juga tidak adanya kontrak kerja yang jelas, membuat suatu hal yang sangat merugikan bagi para Tenaga Kerja Wanita, (TKW).
Hal tersebut diungkapkan Reni Nurul Sachria aktivis pemerhati Migran yang aktif di posko pengaduan, terutama dari para pahlawan devisa di negara penempatan Timur Tengah, dimana berbagai macam kasus terjadi, sebagai dampak dari carut marutnya aturan pemberangkatan berimbas pada minimnya perlindungan untuk para TKW ketika mendapatkan suatu permasalahan.
“Kita sangat prihatin dengan banyaknya aduan ke posko kita untuk sekarang ini, dan lebih prihatin lagi, ketika kita konfirmasi ke pemroses mereka sangat slow respon bahkan cenderung tidak perduli. Padahal sudah sangat kuat bahwa para pemroses atau sponsor tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberangkatkan mereka tanpa ikut prosedur pemerintah,” tegasnya.
Bahkan Reni menambahkan, banyaknya oknum oknum yang mengatasnamakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang seolah olah sudah menjalankan proses pemberangkatan dengan benar, dan ikut prosedur Pemerintah, padahal masalah yang dialami para Pekerja Migran Indonesia, seolah dibiarkan begitu saja, bahkan pihak Syarekah sebagai partner kerja di negara penempatan diduga kuat sangat rentan melakukan suatu tindakan yang tidak manusiawi, bahkan seolah ada eksploitasi, terhadap para wanita tangguh pemburu riyal tersebut.
“Akhir akhir ini kami mendapat pengaduan dari para PMI yang notabene diberangkatkan oleh P3MI atau sering di sebut diberangkatkan melalui PT, dan di Timur Tengah sana ditampung oleh sebuah Company, atau lebih di kenal Syarekah. Disana mereka diduga diperlakukan seperti budak belian, kerja seolah tiada batas jam kerja, bahkan kami mendapatkan tindakan yang seolah tanpa pertimbangan ketika para PMI itu mengalami sakit, demi kelancaran para PMI itu agar bisa di uangkan, bukan satu dua kasus, begitu terindikasi sakit langsung dilakukan tindakan Operasi tanpa melalui serangkaian persetujuan keluarga, padahal mereka saat berangkat menjalani serangkaian medical check up, dan lebih mirisnya lagi, walaupun dalam kondisi perawatan, para PMI tersebut didorong untuk segera kerja dan kerja walau kondisinya malah lebih memburuk,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Reni pun membeberkan masih banyak nya para Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan Timur Tengah yang sangat sulit untuk bisa pulang kembali ke Indonesia, walau masa kontrak mereka selam 2 tahun kerja, sudah dijalaninya.
“Ini ada kasus terbaru dari PMI yang diberangkatkan oleh PT. Putra X X, dimana pekerja migran warga kabupaten Karawang, mengadukan nasibnya yang kini sudah lebih dari dua tahun kerja di Saudi Arabia melalui sebuah Syarekah, dia tidak dipulangkan walau kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, dan gilanya lagi, jika ingin pulang warga Karawang itu harus mengganti 5000 Riyal, atau sekitar 20 juta lebih, padahal PMI tersebut sudah lebih dari 2 tahun kerja menjadi pembantu rumahtangga, dan dia dalam kondisi sakit,” imbuhnya.
Dan kini, aktivis purna PMI, yang pernah mengalami pahit getirnya menjadi pahlawan devisa yang berangkat secara Unprosedural itu, mengharap pemerintah untuk menindak semua yang terkait dengan pemberangkatan PMI ilegal tersebut, dan wanita yang kini menjadi Kepala Divisi Investigasi Posko Pengaduan Dpnews Indonesia Peduli itupun, pada Minggu 22 September 2024, berencana akan membuat laporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), juga Kementrian Luar Negeri, terutama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) untuk para P3MI nakal yang memberangkatkan para PMI terutama ke Timur Tengah.
“Kami kini lagi mendata para PMI yang sekarang terlantar, terjebak dalam masalah untuk melengkapi data mereka,” pungkasnya.
