Dpnews Indonesia || Karawang – Isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sebuah kisah memilukan datang dari seorang wanita bernama Entar, warga Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. PMI yang kini tengah berjuang melawan sakit di negara penempatan Oman. Entar diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pemberangkatan secara ilegal dan pemalsuan dokumen kependudukan.
Entat yang merupakan wanita kelahiran 1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), kini harus menanggung beban berat di negeri orang. Ironisnya, dalam buku paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur pada Agustus 2025, tahun kelahirannya berubah menjadi 1980.
Dugaan kuat muncul bahwa manipulasi usia ini sengaja dilakukan oleh oknum perekrut untuk memuluskan proses pemberangkatan ke Timur Tengah. Dengan identitas yang dipalsukan, Entar diduga dieksploitasi melalui jalur yang tidak resmi, yang kini menempatkannya dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Saat ini, kondisi Entat sangat memprihatinkan. Di tengah kondisi kesehatan yang kian menurun di Oman, ia hanya bisa berharap untuk dapat segera pulang ke tanah air. Melalui pesan yang disampaikan, Entat memohon bantuan kepada pihak-pihak terkait agar bisa membebaskannya dari penderitaan di negara penempatan.
Nama Syarif, seorang warga Karawang, kembali mencuat dan disebut-sebut sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pemrosesan keberangkatan Entat.
Namun, saat dikonfirmasi oleh awak media DpNews Indonesia pada Kamis, 15 Januari 2025, Syarif lebih memilih untuk bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun terkait tudingan tersebut. Sikap tidak kooperatif ini semakin memperkuat kecurigaan adanya sindikat yang bermain di balik pengiriman PMI secara ilegal.
Sementara itu Eva, seorang aktivis pemerhati migran asal Purwakarta yang kini mengawal proses kepulangan Entat, menyatakan keprihatinan yang mendalam. Ia menyayangkan sikap para pihak yang terlibat dalam pemberangkatan yang dinilai tidak bertanggung jawab.
“Kami sangat menyayangkan pihak-pihak terkait tidak kooperatif dalam urusan kemanusiaan ini. Kami mengharapkan ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para terduga sindikat TPPO,” ujar Eva dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Eva menekankan agar pemerintah tidak membiarkan PMI terus menjadi korban eksploitasi dan perbudakan modern, khususnya di wilayah Timur Tengah.
Kasus Entat menjadi pengingat keras bahwa praktik pemalsuan data dan pemberangkatan ilegal masih menjadi ancaman nyata bagi warga negara yang mencari nafkah di luar negeri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga dan aktivis masih terus berupaya menjalin komunikasi dengan otoritas terkait guna memastikan keselamatan dan kepulangan Entat ke Indonesia.
