Dpnews Indonesia || Cianjur – Pemerintah kabupaten Cianjur belum optimal memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
Padahal aturan mengenai disabilitas, baik itu Peraturan Daerah (PERDA) mau pun Peraturan Bupati (PERBUB) telah di buat dan disahkan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan jajaran pimpinan DPRD kabupaten Cianjur Susilawati.
Memastikan apa yang menjadi penyebab belum optimal nya pelayanan pemerintah, Susi mengundang dinas pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) dan dinas sosial selaku dinas terkait layanan terhadap penyandang disabilitas.
Di hadapan perwakilan pejabat yang hadir legislator PDI-Perjuangan itu menyayangkan belum optimal nya perhatian pemerintah pemerintah terhadap penyandang disabilitas, salah satu nya terkait keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) .
“Peraturan Bupati (Perbub) tentang pembentukan ULD sudah terbit, tapi tenaga mengajar benar benar memahami pendekatan
pendidikan inklusif masih terbatas,” ujarnya.
Pada pertemuan tersebut terungkap, layanan terhadap penyandang disabilitas tidak berjalan optimal semenjak bencana gempa bumi Cianjur 2022 lalu.
Menyikapi hal tersebut Susi meminta dinas terkait agar meningkatkan pelayanan sebagaimana yang diamanatkan Perda dan Perbub.
“Kalau ada fasilitas yang kurang atau memang belum ada, segera informasikan, supaya nantinya bisa dibahas dan dialokasikan anggarannya,” kata Susi.
Sebagai informasi peraturan daerah Cianjur nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Perda ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
