Dpnews Indonesia || Cianjur – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur meluruskan informasi viral terkait dugaan seorang tahanan memiliki akses komunikasi bebas hingga muncul dalam siaran langsung di platform TikTok. Pihak lapas menegaskan bahwa seluruh akses komunikasi dilakukan secara resmi dan terkendali melalui Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartel Suspas).
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang mempertanyakan kemungkinan warga binaan menggunakan telepon genggam secara bebas di dalam lapas.
Humas Lapas Kelas IIB Cianjur, Bekti, menjelaskan, bahwa pemenuhan hak berkomunikasi bagi warga binaan, baik tahanan maupun narapidana, diatur ketat oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak tersebut dipenuhi melalui dua cara: kunjungan langsung keluarga atau melalui telepon di fasilitas resmi yang disediakan, 3 Desember 2025.
“Untuk komunikasi telepon, kami sediakan Wartel Suspas. Ini adalah fasilitas resmi yang diawasi secara sistem. Tidak benar jika dikatakan warga binaan bisa menggunakan alat komunikasi secara bebas di dalam kamar,” ujar Bekti.
Ia merinci penggunaannya sangat terbatas. “Kapasitasnya untuk 15 hingga 20 orang, dengan waktu bicara maksimal 15-20 menit per orang. Tidak bisa sampai setengah jam,” tambahnya.
Untuk memberikan kejelasan, pihak lapas sebelumnya telah mengajak sejumlah wartawan untuk meninjau langsung lokasi Wartel Suspas. Pada saat peninjauan, terlihat antrean warga binaan yang menunggu giliran menggunakan telepon.
“Para wartawan bisa melihat langsung, antrean itu ada. Jadi, dapat diluruskan bahwa pemberitaan di luar yang menyiratkan kebebasan menggunakan telepon tidaklah akurat. Yang viral itu sebenarnya adalah fasilitas wartel resmi kami,” jelas Bekti.
Ia juga menyampaikan harapan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.
“Kami meminta bantuan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat, untuk meluruskan berita yang mungkin memberi kesan seolah-olah narapidana bebas menggunakan telepon. Faktanya tidak demikian. Semua diatur, diawasi, dan melalui saluran yang sah sebagai pemenuhan hak,” pungkasnya.
Dengan penjelasan ini, Lapas Cianjur berharap isu yang beredar dapat diluruskan dan tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat mengenai tata kelola komunikasi di dalam lapas.
