Dpnews Indonesia || Jakarta – Pelaku industri sawit Malaysia menyampaikan kekhawatiran atas rencana pemerintah Indonesia yang akan memusatkan ekspor minyak sawit mentah (CPO) melalui satu lembaga negara. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu arus perdagangan global dan memicu volatilitas harga minyak nabati dunia dalam jangka pendek.
Rencana ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, dengan menunjuk satu badan usaha milik negara sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis, termasuk CPO, batu bara, dan ferroalloy. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor.
Menurut pernyataan Malaysian Palm Oil Board (MPOB), meskipun pasokan produksi sawit Indonesia tidak akan terganggu secara langsung, perubahan mekanisme administrasi ekspor dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman selama masa transisi. Hal ini berisiko memengaruhi sentimen pasar dan kestabilan harga.
Direktur Utama MPOB, Ahmad Parveez Ghulam Kadir, menyatakan bahwa pasar global memerlukan waktu penyesuaian terhadap prosedur baru. Faktor seperti harga, keandalan pasokan, dan kualitas produk tetap menjadi penentu utama perdagangan.
Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia menyumbang porsi signifikan pasokan global. Setiap perubahan kebijakan ekspornya kerap berdampak pada harga referensi internasional, termasuk di Malaysia sebagai produsen kedua terbesar.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum merinci jadwal penerapan penuh kebijakan tersebut. Sementara itu, pelaku pasar di kedua negara terus memantau perkembangan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut terhadap rantai pasok minyak sawit dunia.
