Dpnews Indonesia || Jakarta – Istilah “Pahlawan Devisa” bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini terasa kian getir. Di balik kontribusi besar mereka terhadap ekonomi negara, terselip kisah pilu tentang ketidakadilan yang sistemik. Para PMI, khususnya yang direkrut melalui jalur non-prosedural ke wilayah Timur Tengah, kini bukan lagi sekadar subjek pencari kerja, melainkan komoditas dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Praktik “jual putus” menjadi fenomena yang kian lazim dilakukan oleh para oknum perekrut, atau yang akrab disapa sponsor. Setelah memberangkatkan korban, para pemroses ini cenderung memutus komunikasi dan lepas tangan saat masalah muncul di negara penempatan.
Mirisnya, terdapat kecenderungan sikap sombong dan merasa kebal hukum dari para pelaku. Meski identitas mereka seringkali diketahui, keberanian mereka menantang pengaduan korban mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Keadilan seolah menjadi barang mewah yang diperjualbelikan, sementara hak asasi para pekerja dikesampingkan.
Nasib para PMI di negara penempatan, terutama di kawasan Timur Tengah, berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tak sedikit dari mereka yang kehilangan kebebasan, bekerja melebihi batas waktu, hingga mengalami kekerasan fisik.
Bagi mereka yang berhasil pulang atau disebut Purna PMI, perjuangan belum berakhir. Banyak yang kembali ke tanah air membawa trauma psikis yang mendalam.
Kehilangan harta benda karena penipuan serta rusaknya kesehatan mental menjadi beban tambahan yang harus ditanggung sendiri tanpa kompensasi yang layak.
Pertanyaan besar kemudian muncul: Ke mana negara saat pengaduan dilayangkan? Padahal, Indonesia memiliki instrumen hukum yang sangat tegas, yakni:
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Secara regulasi, perlindungan sudah sangat komprehensif. Namun, implementasi di level penegakan hukum seringkali terbentur tembok birokrasi dan lemahnya pengawasan terhadap aktor-aktor di tingkat bawah (akar rumput).
Selama sindikat ini masih dibiarkan beroperasi tanpa sanksi yang memberikan efek jera, maka selama itu pula nyawa dan martabat PMI akan terus dipertaruhkan.
