Dpnews Indonesia || Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen berada di dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Gaza.
Namun, pemerintah siap menarik diri jika keikutsertaan tersebut dinilai tidak lagi memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para ulama dan tokoh ormas Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam, bertepatan dengan acara buka puasa bersama.
Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Hanif Alatas, yang hadir mewakili Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab, mengungkapkan respons Presiden tersebut usai acara.
Menurut Hanif, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia bergabung dengan BoP untuk memperjuangkan kemaslahatan Palestina secara lebih efektif.
“Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri,” ujar Hanif kepada wartawan setelah pertemuan.
Hanif menambahkan bahwa FPI tetap mendesak Indonesia keluar dari BoP melalui surat resmi yang dititipkan kepada Presiden. Alasan utama adalah ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai inisiator dan Israel sebagai anggota forum tersebut, mengingat rekam jejak keduanya dalam konflik Timur Tengah.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang juga hadir dalam pertemuan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin mengambil keputusan gegabah.
“Pak Presiden juga mempertanyakan, kalau seandainya ada yang mendesak kita keluar dari BoP, lalu kita berunding untuk menciptakan perdamaian di forum apa?” kata Nusron.
Desakan agar Indonesia mundur dari BoP muncul di tengah gejolak konflik Timur Tengah terkini, termasuk operasi militer yang memicu kritik luas. FPI menjadi salah satu pihak yang secara tegas menyampaikan permintaan tersebut secara tertulis kepada Presiden Prabowo.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan keputusan resmi terkait keanggotaan di BoP, dengan penekanan pada upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Palestina berdasarkan solusi dua negara.
