Dpnews Indonesia || Bekasi – Yayasan Tunas Mega Peduli Bangsa dan TK Islam Kurnia Bangsa yang berlokasi di Perum GCC Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga kini masih belum menerima satupun bentuk bantuan operasional dari pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah.
Institusi pendidikan anak usia dini (PAUD) berbasis Islam ini mengandalkan sepenuhnya pada iuran orang tua murid, sumbangan masyarakat sekitar, serta swadaya pengelola yayasan untuk membiayai kegiatan belajar-mengajar sehari-hari. Kondisi ini membuat operasional sekolah berjalan dengan terbatas, terutama dalam hal pemeliharaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pengajaran.
Menurut informasi yang dihimpun KPK Tipikor Bekasi Enda Suhenda, banyak lembaga TK swasta dan berbasis agama di wilayah pinggiran industri seperti Cikarang menghadapi tantangan serupa. Program bantuan operasional sekolah (seperti BOP PAUD atau dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama) cenderung lebih diprioritaskan untuk sekolah negeri atau lembaga yang telah terverifikasi secara administratif lengkap.
Pengelola sekaligus Ketua yayasan Mega Kurniasari menyatakan bahwa meski belum mendapat dukungan dari pemerintah, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas dengan nuansa keagamaan Islam kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah tersebut.
“Kami pernah mengajukan bantuan kepada pemerintah namun sampai saat ini belum dikonfirmasi, padahal jumlah siswa kian bertambah. Siswa untuk TK berjumlah 75 dan untuk TPI 30 siswa, saya berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan untuk yayasan kami,” kata Mega K pada Jumat 16/01/2026.
“Kami juga kesulitan untuk lahan parkir dikarenakan area yang sempit dan juga pasilitas bangunan yang kurang memadai hingga membuat tidak nyaman untuk proses belajar mengajar,” ujar Ani salah satu pengajar dari TK Islam Kurnia Bangsa.
“Alhamdulillah kami masih bisa bertahan berkat dukungan orang tua dan masyarakat. Namun, bantuan pemerintah akan sangat membantu untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan guru,” tambah Mega K ketua yayasan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri telah menyalurkan berbagai bantuan pendidikan, namun distribusi sering kali terkendala persyaratan verifikasi yayasan, status akreditasi, serta kuota anggaran yang terbatas. Beberapa pengamat pendidikan menilai perlu ada evaluasi lebih merata agar lembaga pendidikan swasta berbasis masyarakat seperti TK Islam Kurnia Bangsa bisa ikut menikmati program pemerintah.
Hingga berita ini dirilis, belum ada konfirmasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terkait rencana penyaluran bantuan ke yayasan tersebut di tahun anggaran 2026. Masyarakat diharapkan terus mendukung upaya pendidikan dini demi mencerdaskan generasi penerus bangsa.
