Dpnews Indonesia || Majalengka – Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Namun sayang, uang rakyat yang dipercayakan kepada Desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sering disalah gunakan oknum oknum pejabat Pemerintah Desa, dengan berbagai macam modus guna kepentingan pribadi dari para oknum tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Iman pentolan Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kepada awak media Dpnews Indonesia pada Minggu 20/07/25, tokoh pemuda yang akrab dipanggil Dimong itu menegaskan sudah banyak tercium di wilayah Kecamatan Argapura tersebut bau busuk penyelewengan di beberapa periode anggaran.
“Kami dari Ormas GMBI khususnya di Wilayah Kecamatan Argapura sudah banyak mendapatkan informasi atau aduan dari masyarakat akan adanya pelanggaran pelanggaran terkait penerapan dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan desa, disini kami akan terus mengumpulkan data dan pastinya akan melakukan berbagai langkah agar tindakan kotor dari para oknum pemerintah desa bisa kami cegah dan kami laporkan kepada pihak aparat penegak hukum demi kesejahteraan masyarakat,” kata Dimong.
Tokoh pemuda yang kini menjabat ketua GMBI untuk Kecamatan Argapura itupun mengharap adanya kekompakan masyarakat untuk segera memberikan informasi atau melaporkan jika terlihat ada indikasi penyalah gunakan anggaran atau bentuk bentuk penerapan anggaran yang mencurigakan.
“Kamipun mengharap masyarakat untuk lebih jeli, atau lebih teliti mengawal penerapan Dana Desa tersebut, sekiranya ada yang tidak jelas tanyakan, apalagi yang jelas jelas melanggar cepat laporkan, jangan takut, kamipun sebagai kontrol sosial akan terus mengawal, terutama di beberapa desa yang sudah tercium warga banyak yang diduga melakukan kecurangan didalam penerapan anggaran Dana Desa tersebut,” pungkasnya.
