Dpnews Indonesia || Jakarta – Kondisi aset daerah di Provinsi Papua dinilai masih semrawut. Sebanyak 300 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua dengan total nilai Rp34,4 miliar tercatat dalam kondisi yang tidak terawat dengan baik.
Temuan ini mencerminkan lemahnya pengelolaan aset tetap milik pemerintah daerah. Kendaraan-kendaraan dinas tersebut tersebar di berbagai instansi di lingkungan Pemprov Papua, namun banyak di antaranya dilaporkan tidak berada di lokasi yang seharusnya atau mengalami kerusakan akibat minimnya perawatan.
Menurut data yang dihimpun, nilai keseluruhan armada tersebut mencapai Rp34,4 miliar. Angka ini menjadi sorotan karena mencerminkan potensi pemborosan anggaran publik di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua belum memberikan respons resmi terkait temuan ini. Diperlukan audit menyeluruh dan langkah perbaikan sistem pengelolaan aset agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kasus ini menambah daftar permasalahan tata kelola aset daerah di beberapa provinsi di Indonesia, yang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
