Dpnews Indonesia || Cianjur – Publik kembali dibuat geram. Dugaan reses fiktif yang menyeret nama anggota legislatif berinisial HP tidak kunjung menemukan titik terang. Alih-alih berdiri dan menjelaskan, Hp justru memilih bungkam total ketika dicecar wartawan di sela pelantikan dan Rakerda DPD PAN Kabupaten Cianjur di kawasan Rindu Alam, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Sabtu (4/7/2026).
Arogansi diam itu terjadi di depan ratusan mata. Padahal panggung sudah tersedia. Hadir Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno, Ketua DPD PAN Kabupaten Cianjur Hendi Mulyana, Wakil Bupati Cianjur Ramzi, jajaran legislator, hingga ratusan kader. Momen itu seharusnya dipakai Hp untuk menuntaskan keraguan masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, ia memilih membisu.
Sikap menghindar Hp sontak memicu tanya besar. Sebelumnya kasus ini disebut-sebut sudah beres di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur. Narasi yang dibangun: tidak ada pelanggaran. Tapi jika memang bersih, untuk apa lari dari pertanyaan? Mengapa harus menunggu dikawal dan ditarik masuk mobil?
Hendi Mulyana tampil paling depan membela. Dengan nada meyakinkan ia menyebut persoalan telah selesai di BK. Sudah diputuskan tidak ditemukan pelanggaran, karena itu merupakan persiapan reses, bukan agenda reses, katanya. Ia juga berkelit soal foto yang viral. Menurut Hendi, foto itu tidak masuk laporan reses yang sudah diparipurnakan, sehingga dianggap tidak relevan.
Pembelaan itu justru menambah kabut. Logika persiapan bukan reses terdengar dipaksakan. Jika hanya persiapan, kenapa ada dokumentasi, kenapa ada jejak, dan kenapa harus sampai masuk BK? Publik tidak butuh silat lidah. Publik butuh kejujuran.
Di titik inilah kewibawaan partai diuji. Namun respons dari DPP justru mengecewakan. Eddy Soeparno yang notabene Wakil Ketua Umum hanya melempar satu kalimat pendek Itu urusan Ketua DPRD saja.Satu kalimat itu menampar. Kesannya jelas: cuci tangan. Seolah polemik yang menyeret kadernya sendiri bukan tanggung jawab partai.
Lempar-melempar tanggung jawab itu mempertebal kecurigaan. Elite partai sibuk menjaga jarak, kader yang dilaporkan memilih menutup mulut. Sementara di luar sana, masyarakat menuntut kejelasan soal penggunaan uang negara untuk kegiatan yang diduga tidak pernah terjadi.
Puncak keganjilan terjadi ketika wartawan akhirnya berhasil mendekat ke Hp. Tidak ada sepatah kata pembelaan. Tidak ada hak jawab. Yang ada hanya tangan tenaga ahlinya berinisial RZ yang sigap menarik HP dan menggiringnya cepat-cepat ke mobil pribadi. Adegan itu terekam dan langsung menjadi bahan pergunjingan.
Momen penarikan itu sulit diartikan lain selain upaya kabur dari pertanggungjawaban. Pejabat publik seharusnya terbiasa diuji. Seharusnya siap berdiri di depan kamera dan menjelaskan, apalagi jika merasa tidak bersalah. Tapi Hp memilih jalan sebaliknya: diam, menghindar, lalu pergi.
Jika benar BK sudah memutus tidak ada pelanggaran, maka klarifikasi langsung dari HP seharusnya menjadi penutup paling elegan. Satu pernyataan tegas bisa memadamkan api. Tapi yang kita lihat adalah api yang justru disiram bensin oleh sikap bungkam dan perilaku menghindar.
Sampai berita ini ditulis, tanda tanya itu masih menggantung. Publik berhak tahu kemana uang reses itu mengalir, kegiatan apa yang benar-benar dilakukan, dan kenapa seorang wakil rakyat takut menjawab di depan rakyatnya sendiri. Diam bukan jawaban. Kabur bukan klarifikasi. Dan sampai H’P berani bicara, polemik reses fiktif ini akan terus menghantui nama baik lembaga dan partai yang menaunginya.
