Dpnews Indonesia || Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan tersebut mencakup indikasi markup anggaran, praktik pengadaan tidak transparan, hingga potensi konflik kepentingan dan keterlibatan pihak berpengaruh di berbagai daerah.
Peneliti ICW Eva Nurcahyani menyatakan bahwa pemantauan dilakukan di wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Temuan dibagi dalam tiga klaster utama: anggaran, pengadaan, serta relasi dengan politisi dan aparat penegak hukum. ICW juga menyebut variasi biaya pembangunan dapur layanan gizi yang signifikan tanpa standar jelas.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyatakan pemerintah serius menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan. Ia menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa celah korupsi di program MBG menunjukkan komitmen pengawasan yang kuat. Pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil seperti ICW guna memperbaiki tata kelola program prioritas nasional ini.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, dengan melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector terus melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari KPK terkait tindak lanjut laporan ICW. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
