Dpnews Indonesia || Karawang – Efek dari sistem pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), atau dulu disebut TKW secara ilegal ke negara penempatan Timur Tengah, terus dirasakan para pahlawan devisa yang kini berada di negara Jazirah Arab tersebut. Sabtu, 26/10/2024.
Demi meraup keuntungan, sang pemroses hanya mengedepankan bujuk rayu para perekrut atau lebih akrab dipanggil sponsor, tidak mengedepankan kualitas sumber daya manusia dengan bekal pemahaman tata cara kerja atau pemahaman bahasa, membuat para PMI terjebak di negara penempatan, sangat sulit untuk bisa mendapatkan pertolongan ketika mendapatkan masalah, bahkan terkesan seolah sudah terjual dan sangat tidak mungkin untuk mudah mendapatkan perlindungan.
Seperti yang menimpa 2 orang PMI warga kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebut saja dengan inisial Fir dan Sit, niat mengadu nasib menjadi PMI demi merubah kehidupan, kerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di negara Saudi Arabia, kini terjebak hingga mengalami depresi, bagai makan buah simalakama, 2 pejuang tangguh itu terpuruk di sebuah Syarekah, hingga pihak keluarga dari Indonesia harus mensuplai kebutuhan hidup sehari hari dari Indonesia.
Kepada Posko Pengaduan PMI Jawa Barat, pada Oktober 2024, ke 2 Pekerja Migran yang mengaku diberangkatkan pemroses yang bernama Aldi Renaldi itu menceritakan, jika kondisi mereka saat ini tidak baik baik saja, 2 PMI tersebut berharap agar mereka bisa kembali ke Indonesia.
“Saya sudah kuat lagi untuk berada disini Bu, saya sudah gak kuat, disini seperti salam penjara, kita sangat sukar sekali untuk bisa komunikasi dengan keluarga, pekerjaan yang sangat berat membuat saya selalu di kembalikan ke Syarekah, dan di Syarekah ini semua keperluan harus beli sendiri, sementara saya gak ada uang, terpaksa saya minta dikirim oleh keluarga, dan kini saya sakit Bu, saya hampir putus asa disini, saya minta tolong, bantu saya pulang Bu,” rintihnya kepada Nurul Sachria kepala divisi Posko Pengaduan.
Adalah Aldi Renaldi perekrut yang disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pemberangkatan ke 2 PMI dengan nomer telpon, +6285810069880, ketika dihubungi tim awak media lebih memilih bungkam, padahal semua yang terjadi pada mereka yang berangkat dan diduga secara ilegal tersebut sudah tentu harus dipertanggung jawabkan.
Sementara itu, Nurul Sachria, kepala divisi Posko Pengaduan mengharapkan adanya tindakan tegas kepala siapa saja para perekrut ataupun para pemroses ketika ada aduan dari para PMI yang sekarang di negara penempatan dan dinilai tidak kooperatif.
“Kami menghimbau kepada keluarga para PMI untuk bisa melaporkan siapa saja yang terkait dengan para PMI tersebut, jangan hanya ingin keuntungan semata seolah apa yang disebutkan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu betul betul terjadi, jangan tutup mata dong, setelah mendapat keuntungan dalam pemroses pemberangkatan seolah lepas dari segala masalah, gak sadar ya kalau mereka itu para pemroses sudah melanggar aturan,” tegasnya.
