Dpnews Indonesia || Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembelian motor listrik pada tahun anggaran 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Purbaya mengetahui rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut dan langsung memangkas alokasinya.
Purbaya menyatakan bahwa pengadaan sekitar 21.000–21.800 unit motor listrik (berharga sekitar Rp42 juta per unit) menggunakan anggaran tahun 2025. “Iya, anggaran tahun lalu. Tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, saat informasi pengadaan tersebut diketahui, ia segera memotong anggaran terkait. “Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tegas Purbaya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya baru mengetahui detail pengadaan ini belakangan, dan telah meminta konfirmasi lebih lanjut kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Pengadaan motor listrik tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan bahwa motor tersebut diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah sulit. Namun, hingga kini, unit motor yang sudah tiba belum didistribusikan ke lapangan.
Purbaya menekankan pentingnya prioritas anggaran program MBG agar difokuskan pada kebutuhan utama, yaitu penyediaan makanan bergizi, bukan belanja non-prioritas seperti kendaraan operasional dalam jumlah besar. Sebelumnya, Kementerian Keuangan pernah menolak usulan serupa untuk pembelian motor dan komputer karena dianggap belum mendesak.
Langkah pemotongan anggaran ini menjadi bagian dari upaya pengawasan dan efisiensi belanja negara di tengah tekanan defisit APBN. Purbaya memastikan tidak ada alokasi baru untuk pengadaan motor listrik serupa di tahun berjalan.
Hingga berita ini ditulis, pihak BGN belum memberikan respons tambahan terkait status motor yang sudah dipesan dari anggaran 2025.
