Dpnews Indonesia || Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 68,3 miliar pada tahun anggaran 2025 untuk pengadaan seragam bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Alokasi tersebut mencakup sekitar 160.000 stel seragam berbagai jenis, termasuk training, sweater, tactical, dan kaos.
Menurut rincian yang beredar, harga satuan seragam training, sweater, dan tactical berkisar Rp 400.000 per stel. Sementara seragam tactical khusus pendidikan dan pelatihan mencapai Rp 468.750 per stel, serta kaos sekitar Rp 465.625 per stel. Pengadaan ini ditujukan untuk mendukung peserta SPPI yang nantinya akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah guna mendukung program pemenuhan gizi nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Center for Budget Analysis (CBA) menilai alokasi anggaran tersebut tidak wajar. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa harga satuan seragam yang diajukan terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehingga berpotensi mengandung dugaan mark-up.
“Ini bukan uang pribadi, melainkan uang rakyat dari pajak. Seharusnya digunakan secara hati-hati dan tepat sasaran,” ujar Uchok Sky Khadafi.
Ia juga menambahkan bahwa pola belanja BGN yang berulang kali disorot, termasuk pengadaan motor listrik dan perangkat lainnya, menunjukkan kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran publik. CBA mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti indikasi tersebut.
Hingga berita ini disusun, pihak BGN belum memberikan keterangan resmi menanggapi kritik tersebut. Program SPPI sendiri merupakan inisiatif untuk merekrut sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan dididik dan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah BGN, dengan tugas utama memperkuat pelaksanaan program gizi di tingkat daerah.
Sorotan terhadap anggaran BGN ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan gizi masyarakat melalui berbagai program strategis. Efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana APBN menjadi perhatian publik agar tetap selaras dengan prioritas utama penanganan masalah gizi.
