Dpnews Indonesia || Bekasi – Kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara ilegal dengan jalur transit menuju Irak kini berada di titik nadir. Para “Pejuang Keluarga” ini terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang kejam, di mana mereka tidak hanya kehilangan hak-hak dasarnya, tetapi juga dipaksa membayar tebusan puluhan juta rupiah demi bisa kembali ke tanah air.
Ironisnya, meski secara nyata mereka merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan tenaga kerja, perlindungan dari negara dirasa masih sangat minim.
Kesaksian dari Balik Jeruji Intimidasi
Yan, salah satu PMI yang saat ini masih terpuruk di Irak, menggambarkan betapa kelamnya nasib mereka di sana. Tanpa gaji dan di bawah ancaman, mereka seolah kehilangan jalan pulang.
“Kita harus menyiapkan 2,000 Dollar Amerika (sekitar Rp.31 juta) kalau mau pulang,” ujar Yan dengan nada getir.
Ia mempertanyakan logika kemanusiaan di balik tuntutan tersebut. “Sementara nasib PMI di sini dikurung, diperas, dan terintimidasi tanpa mendapatkan gaji. Bagaimana mungkin dia bisa mencari uang untuk pulang?” lanjutnya, menggambarkan situasi tanpa harapan yang dialami rekan-rekannya.
Desakan Evakuasi dari Wilayah Konflik
Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Posko Pengaduan Dpnews Indonesia terus menyuarakan desakan agar Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus, terutama bagi mereka yang terjebak di negara konflik seperti Irak.
Doel, perwakilan dari Posko Dpnews Indonesia, menegaskan bahwa banyak dari PMI ini sebenarnya tidak memiliki tujuan awal ke Irak. Mereka adalah korban tipu daya sindikat yang menjanjikan pekerjaan di negara lain namun justru diselundupkan ke Irak melalui jalur transit ilegal.
“Mereka yang tidak sengaja atau tidak ada tujuan ke Irak sekarang seolah sudah tidak ada jalan pulang. Mereka sulit mencari perlindungan dan seolah dipandang sebelah mata oleh otoritas terkait,” tegas Doel.
Pemerintah harus hadir, bukan sekadar menonton, Posko Dpnews Indonesia menekankan bahwa status para PMI ini adalah korban, bukan pelaku pelanggaran keimigrasian yang disengaja. Oleh karena itu, kehadiran negara secara nyata sangat dibutuhkan melalui:
Evakuasi Prioritas: Pemerintah harus segera mengambil langkah diplomatik dan teknis untuk menjemput PMI di wilayah konflik.
Perbaikan Sistem Pelayanan: Penyediaan hotline pengaduan yang responsif dan aman bagi korban.
Penyediaan Shelter: Fasilitas penampungan bagi PMI yang berhasil menyelamatkan diri dari majikan atau sindikat yang memeras mereka.
“Mereka tidak semuanya mampu untuk membayar tebusan. Mereka adalah korban TPPO yang dibodohi sejak awal dengan janji negara tujuan lain. Pemerintah harus betul-betul hadir memperbaiki sistem pelayanan dan memberikan perlindungan nyata bagi warga negaranya,” tutup Doel.
Saat ini, nasib ratusan PMI di Irak masih menggantung di antara harapan untuk pulang dan kenyataan pahit eksploitasi yang terus menjerat mereka setiap harinya.
