Dpnews Indonesia || Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Najwa Shihab di Hambalang, Bogor, Selasa (17/3/2026), Prabowo menyatakan kasus tersebut sebagai tindakan terorisme dan memerintahkan Kapolri untuk menyelidiki hingga ke aktor intelektual di baliknya, bukan hanya pelaku lapangan.
“Harus kita usut, bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang suruh, siapa yang bayar, usut sampai aktornya,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari rekaman wawancara yang beredar luas.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran atas ruang aman bagi aktivis dan kebebasan berpendapat, terutama setelah pola intimidasi serupa yang berulang di masa lalu. Prabowo menjamin penanganan serius, dengan Kapolri menyatakan telah menerima instruksi langsung dari presiden untuk mengusut kasus tersebut.
Terkait keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), Prabowo menjelaskan bahwa posisi tersebut diambil untuk memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian, khususnya isu Palestina. Ia menyatakan siap mengevaluasi atau bahkan keluar dari BoP jika forum tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi Indonesia dan rakyat Palestina, terutama di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah pasca-serangan AS-Israel terhadap Iran.
Pada isu ekonomi, Prabowo membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama. Program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan menciptakan lapangan kerja signifikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Pemerintah menargetkan perluasan hingga mencakup lebih banyak wilayah pada akhir 2026, meski ada kritik terkait anggaran di tengah tekanan ekonomi global.
Sementara itu, terkait dampak perang di Timur Tengah (termasuk eskalasi AS-Israel-Iran) serta konflik berkepanjangan seperti di Ukraina dan Gaza, Prabowo menekankan kesiapsiagaan nasional. Ia menyatakan Indonesia harus siap menghadapi kesulitan, termasuk gejolak harga energi dan pangan. Pemerintah telah membahas skenario terburuk dalam pertemuan dengan tokoh nasional, dengan fokus pada ketahanan pangan, energi, dan stabilitas ekonomi.
Presiden juga menyinggung upaya swasembada energi dan pangan sebagai benteng menghadapi guncangan global.
“Seluruh dunia sedang mengalami guncangan. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan,” katanya dalam sambutan terpisah pekan lalu.
Perkembangan ini menjadi sorotan publik menjelang dinamika politik dan ekonomi yang semakin kompleks di tahun 2026. Pemerintah menyatakan terus melakukan evaluasi kebijakan untuk menjaga stabilitas nasional.
