Dpnews Indonesia || Cianjur – Arus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural ke wilayah Timur Tengah kini mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan. Di tengah situasi geopolitik yang kian memanas akibat konflik bersenjata di kawasan tersebut, para “Pejuang Devisa” justru semakin rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tenaga kerja.
Fenomena ini memicu kemarahan para aktivis pemerhati migran. Pasalnya, lonjakan pengaduan dari para PMI yang telah berada di negara penempatan terus membludak. Laporan yang masuk mencakup berbagai kasus memilukan, mulai dari perampasan hak-hak dasar, pelecehan, intimidasi, hingga kekerasan fisik yang dialami para pahlawan keluarga tersebut. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa praktik TPPO di Indonesia telah masuk dalam tahap kronis.
Muncul dugaan kuat adanya keterlibatan berbagai pihak di dalam negeri yang memuluskan langkah sindikat TPPO. Kemudahan para pekerja ini melewati gerbang utama perbatasan menuju luar negeri menjadi tanda tanya besar bagi publik. Sementara itu, minimnya lapangan kerja dan himpitan ekonomi di tanah air tetap menjadi alasan klasik yang memaksa warga nekat mengadu nasib sebagai asisten rumah tangga (ART) di Timur Tengah meski tanpa prosedur resmi.
Keprihatinan mendalam disampaikan oleh Hendri Prayoga, aktivis PMI asal Cianjur. Dalam keterangannya kepada awak media Dpnews Indonesia pada Jumat, 10 April 2026, ia menegaskan bahwa warga negara kini seolah telah berubah menjadi komoditas dagang yang menggiurkan bagi para sindikat.
“Warga negara kita sudah seolah menjadi barang dagangan yang menjanjikan bagi para sindikat TPPO dengan modus TKW. Dengan kontrak yang tidak jelas, para PMI terjebak di negara penempatan dan sangat sulit untuk mendapatkan keadilan ketika mereka tertimpa masalah,” ujar Hendri dengan nada geram.
Hendri memaparkan bahwa para PMI ini mengalami eksploitasi sistematis, di mana mereka hanya dijadikan sumber pendapatan atau ‘ATM’ bagi pihak agensi. Akibatnya, banyak dari mereka yang tertahan bertahun-tahun dan tidak bisa pulang ke tanah air. Kondisi paling memprihatinkan dialami oleh mereka yang berada di penampungan atau Syarikah.
“Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Harus ada intervensi nyata agar semua pihak yang terlibat mendapatkan tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Perlindungan bagi mereka yang berada di negara penempatan harus dijamin. Evaluasi total dan penguatan kerja sama bilateral antara dua negara harus segera dilakukan demi menghentikan rantai perbudakan modern ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik mendesak otoritas terkait untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu keluar internasional dan membongkar jaringan sindikat yang bermain di balik layar pemberangkatan non-prosedural ini.
